Pejabat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menyatakan peningkatan intensitas pembinaan bagi kader posyandu berhasil menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut sebesar 9,5 persen.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada akhir 2023, prevalensi stunting di Kukar berada di angka 17,6 persen atau turun 9,5 persen dibandingkan 27,1 persen pada 2022.
"Kami intensif dalam membina kader pos pelayanan terpadu (terpadu) yang tersebar pada 237 desa/kelurahan, karena kader posyandu merupakan ujung tombak penanganan stunting," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kukar Arianto di Tenggarong, Kalimantan Timur, Sabtu.
Arianto, yang juga menjabat Pelaksana Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, menjelaskan sejumlah pembinaan kader posyandu dilakukan lewat pelatihan dan peningkatan kapasitas tentang penanganan stunting.
Menurut dia pembinaan kader posyandu menjadi agenda tahunan dan akan tetap dilanjutkan untuk terus meningkatkan kapasitas sedikitnya 1.185 kader posyandu di seluruh Kukar, kendati prevalensi stunting di kabupaten tersebut telah menurun.
DPMPD Kukar berusaha menyiasati banyaknya jumlah kader posyandu yang perlu dibina dengan pelaksanaan bertahap, yakni pelatihan untuk 2-3 kader per posyandu tiap tahun dan bergantian untuk beberapa kecamatan.
"Mengapa kami tetap menggelar pelatihan untuk kader posyandu hingga tahun depan meski angka prevalensi stunting sudah turun banyak, ini kami lakukan karena Pemkab Kukar komitmen menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 dan terus menurun di tahun-tahun mendatang," katanya.
Dalam penanganan stunting, lanjutnya, kader diberi peningkatan kapasitas bukan hanya memperhatikan pada anak yang sudah terdeteksi stunting, tapi juga konsentrasi pada penanganan dari hulu untuk pencegahan, seperti untuk para remaja dan calon pengantin yang kelak akan menjadi ibu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada akhir 2023, prevalensi stunting di Kukar berada di angka 17,6 persen atau turun 9,5 persen dibandingkan 27,1 persen pada 2022.
"Kami intensif dalam membina kader pos pelayanan terpadu (terpadu) yang tersebar pada 237 desa/kelurahan, karena kader posyandu merupakan ujung tombak penanganan stunting," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kukar Arianto di Tenggarong, Kalimantan Timur, Sabtu.
Arianto, yang juga menjabat Pelaksana Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, menjelaskan sejumlah pembinaan kader posyandu dilakukan lewat pelatihan dan peningkatan kapasitas tentang penanganan stunting.
Menurut dia pembinaan kader posyandu menjadi agenda tahunan dan akan tetap dilanjutkan untuk terus meningkatkan kapasitas sedikitnya 1.185 kader posyandu di seluruh Kukar, kendati prevalensi stunting di kabupaten tersebut telah menurun.
DPMPD Kukar berusaha menyiasati banyaknya jumlah kader posyandu yang perlu dibina dengan pelaksanaan bertahap, yakni pelatihan untuk 2-3 kader per posyandu tiap tahun dan bergantian untuk beberapa kecamatan.
"Mengapa kami tetap menggelar pelatihan untuk kader posyandu hingga tahun depan meski angka prevalensi stunting sudah turun banyak, ini kami lakukan karena Pemkab Kukar komitmen menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 dan terus menurun di tahun-tahun mendatang," katanya.
Dalam penanganan stunting, lanjutnya, kader diberi peningkatan kapasitas bukan hanya memperhatikan pada anak yang sudah terdeteksi stunting, tapi juga konsentrasi pada penanganan dari hulu untuk pencegahan, seperti untuk para remaja dan calon pengantin yang kelak akan menjadi ibu.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024