Pemprov Kaltim segera salurkan 60 persen anggaran Pilkada 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyalurkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim 2024 yang masih kurang 60 persen, baik untuk KPU maupun bawaslu setempat.

"Anggaran yang disiapkan untuk Pilkada Kaltim 2024 sebesar Rp438,93 miliar, baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim maupun untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltim," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim Sulfian Agus di Samarinda, Jumat.

Adapun perinciannya, untuk KPU sebesar Rp300,92 miliar. Dari total dana ini, anggaran yang telah disalurkan pada tahap pertama sebesar 40 persen atau senilai Rp120,36 miliar sehingga kekurangannya pada tahap kedua sebesar Rp180,55 miliar.

Untuk Bawaslu Provinsi Kaltim mendapatkan alokasi sebesar Rp138 miliar. Dari jumlah ini, penyaluran tahap pertama baru 40 persen atau sebesar Rp53,6 miliar. Dengan demikian, kekurangannya sebesar Rp80,4 miliar.

Sulfian Agus mengatakan bahwa Kesbangpol Kaltim juga menyiapkan anggaran untuk pengamanan pada Pilkada Kaltim, yakni untuk Polda Kaltim sebesar Rp53,3 miliar, kemudian untuk Kodam VI/Mulawarman sebesar Rp4,89 miliar, dan untuk Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) sebesar Rp4,66 miliar.

Dalam pencarian anggaran ini, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

"Penyaluran anggaran langsung masuk ke rekening masing-masing lembaga tersebut," katanya.

Ia mengatakan bahwa pencairan anggaran untuk perekaman KTP juga telah selesai, bahkan tahapan Pilkada Kaltim saat ini sudah memasuki pemutakhiran data untuk validitas KTP bagi calon perseorangan.

"Kami berharap Provinsi Kaltim dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan lancar, aman, dan sukses," ujarnya.

Untuk menyukseskan pilkada, dia mengajak seluruh masyarakat setempat berpartisipasi, yakni datang ke tempat pemungutan suara (TPS), kemudian menyalurkan suara pada tanggal 27 November mendatang untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan hati nurani masing-masing.