Otorita pastikan layanan pendidikan di IKN setara Jakarta

Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Alimuddin menekankan pentingnya layanan dasar selama masa transisi IKN, memastikan bahwa layanan pendidikan yang ada di kawasan tersebut setidaknya sama dengan di DKI Jakarta.

 

"Sedari sekarang kami berkolaborasi melakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan guru yang ada saat ini (existing) sebagai langkah awal dalam meningkatkan layanan pendidikan," katanya di Samarinda, Sabtu.

 

Alimuddin juga mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim telah dimulai sejak tahun 2023 untuk meningkatkan mutu pendidikan di IKN.

 

"Kami telah melakukan upaya akselerasi peningkatan mutu pendidikan, termasuk infrastruktur dan tenaga pendidik di kawasan IKN saat ini," tuturnya.

 

Alimuddin menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari sekolah-sekolah swasta yang telah menunjukkan hasil yang baik dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas sektor pendidikan.

 

"Kami ingin mengadopsi pola-pola yang berhasil ini ke dalam sistem pendidikan di sekolah negeri," tuturnya.

Alimuddin juga menyatakan bahwa Otorita IKN sedang menyusun peta jalan pendidikan, yang diharapkan dapat menjadi panduan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan yang ada.

 

"Kami tidak melakukan revolusi, tetapi penyempurnaan untuk membuat layanan pendidikan lebih lincah," tandasnya.

 

Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan, Alimuddin optimistis bahwa IKN akan menjadi contoh bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. "Kami berkomitmen untuk membuat perubahan yang berarti dan berkelanjutan," tuturnya.

Dia mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar secara murni. "Kebijakan dari Jakarta tentu membutuhkan waktu untuk langsung diadopsi, sementara banyak persoalan lokal yang membuat proses ini lambat," tambahnya.

Ia  juga menyoroti pentingnya mengubah pola pikir dalam ekosistem pendidikan, mulai dari kepala sekolah hingga guru. "Perubahan satu atau dua orang tidak cukup. Kita perlu mengubah seluruh ekosistem," ucapnya.

Menurutnya, kawasan IKN saat ini memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan 'Merdeka Belajar' secara utuh, berkat jumlah penduduk yang lebih kecil dan jumlah sekolah yang lebih terbatas dibandingkan dengan Jakarta.

 

"Dengan sekira 330 sekolah yang ada saat ini, kita bisa menerapkan konsep ini lebih efektif secara bertahap," jelasnya.

 

Alimuddin juga membahas tentang upaya untuk mengubah pendekatan pendidikan di tingkat PAUD, dengan menyarankan perpanjangan usia pembelajaran dari yang maksimal enam tahun menjadi maksimal delapan tahun. Sebab menurutnya, anak-anak perlu lebih banyak bergerak dan bermain pada usia dini.

 

"Dari rencana dan langkah konkret yang telah disusun, masa transisi IKN tentu membawa era baru dalam pendidikan yang lebih inklusif, dinamis, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan generasi muda di sana," jelasnya.