Nunukan (ANTARA Kaltim) - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah mengatakan, bawaslu Provinsi Kalimantan Utara akan dibentuk setelah pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.
Keberadaan lembaga pengawas pemilu di provinsi termuda di Indonesia itu kata Nasrullah telah mendesak sehubungan akan diselenggarakannya pemilihan gubernur di provinsi itu yang direncanakan pada 2015.
Rencana pembentukan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara juga ditanggapi Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Saiful Bahtiar dengan mengatakan, pengawasan pemilu di provinsi tersebut selama ini masih berada dalam lingkup kerja Bawaslu Kaltim.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, lanjutnya, pembentukan Bawaslu provinsi merupakan kewenangan Bawaslu pusat tetapi apabila Bawaslu Kaltim dibutuhkan keterlibatannya mengkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pihaknya bersedia melakukannya langkah-langkah awal.
Sebelum pembentukan komisionernya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terlebih dahulu menyiapkan infrastrukturnya seperti sekretariat dan sumber daya manusia yang direkrut dari kalangan PNS setempat.
Sesuai ketentuan, kata Saiful Bahtiar, staf yang dipekerjakan pada sekretariat Bawaslu provinsi minimal empat orang PNS.
Setelah SDM sekretariat tersedia, maka dibentuk tim seleksi yang direkrut dari daerah itu oleh Bawaslu pusat yang akan bekerja melaksanakan seleksi komisioner Bawaslu di provinsi itu.
"Kami telah koordinasikan dengan Bawaslu RI mengenai rencana pembentukan Bawaslu Kaltara dan kemungkinan mulai dilaksanakan seleksi setelah pilpres," ujarnya.
Ia menyambut baik apabila Bawaslu Kaltara secepatnya dibentuk guna meringankan kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kaltim karena pengendalian dan kontrolnya sangat jauh yang menyebabkan fungsi pengawasan selama ini kurang maksimal.
Saiful Bahtiar mengharapkan komisioner Bawaslu Provinsi Kaltara nantinya benar-benar dari kalangan yang benar-benar punya kompetensi dan memiliki integritas serta profesionalitas yang tinggi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Keberadaan lembaga pengawas pemilu di provinsi termuda di Indonesia itu kata Nasrullah telah mendesak sehubungan akan diselenggarakannya pemilihan gubernur di provinsi itu yang direncanakan pada 2015.
Rencana pembentukan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara juga ditanggapi Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Saiful Bahtiar dengan mengatakan, pengawasan pemilu di provinsi tersebut selama ini masih berada dalam lingkup kerja Bawaslu Kaltim.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, lanjutnya, pembentukan Bawaslu provinsi merupakan kewenangan Bawaslu pusat tetapi apabila Bawaslu Kaltim dibutuhkan keterlibatannya mengkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pihaknya bersedia melakukannya langkah-langkah awal.
Sebelum pembentukan komisionernya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terlebih dahulu menyiapkan infrastrukturnya seperti sekretariat dan sumber daya manusia yang direkrut dari kalangan PNS setempat.
Sesuai ketentuan, kata Saiful Bahtiar, staf yang dipekerjakan pada sekretariat Bawaslu provinsi minimal empat orang PNS.
Setelah SDM sekretariat tersedia, maka dibentuk tim seleksi yang direkrut dari daerah itu oleh Bawaslu pusat yang akan bekerja melaksanakan seleksi komisioner Bawaslu di provinsi itu.
"Kami telah koordinasikan dengan Bawaslu RI mengenai rencana pembentukan Bawaslu Kaltara dan kemungkinan mulai dilaksanakan seleksi setelah pilpres," ujarnya.
Ia menyambut baik apabila Bawaslu Kaltara secepatnya dibentuk guna meringankan kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kaltim karena pengendalian dan kontrolnya sangat jauh yang menyebabkan fungsi pengawasan selama ini kurang maksimal.
Saiful Bahtiar mengharapkan komisioner Bawaslu Provinsi Kaltara nantinya benar-benar dari kalangan yang benar-benar punya kompetensi dan memiliki integritas serta profesionalitas yang tinggi. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014