Jakarta (ANTARA Kaltim) - Badan Anggaran DPRD Kaltim dalam pertemuan dengan Panitia Khusus Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah DPR RI menyampaikan ketidakadilan yang dirasakan Kaltim atas dana bagi hasil yang mengucur ke daerah. Terutama status Kaltim sebagai salah satu provinsi yang memberikan kontribusi besar dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi saat Banggar DPRD Kaltim hearing dengan Pansus HKPD DPR di Senayan, Kamis (19/6).
"Pembagian dana perimbangan yang disalurkan ke Kaltim hingga saat ini belum memenuhi harapan Pemerintah Provinsi maupun masyarakat Kaltim. Kami merasakan ketidakadilan dalam kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dalam mengembalikan dana perimbangan tersebut," kata Hadi dalam forum pertemuan yang digelar bersama lima asosiasi dan sembilan bupati di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara II DPR.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Syaifullah Tamliha bersama Wakil Ketua Pansus HA Murady Darmansyah. Kelima asosiasi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Hadi melanjutkan, ketidakadilan tersebut berdampak pada kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur yang tidak terpenuhi, seperti pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah perbatasan.
Selain itu DPRD Kaltim merasakan penderitaan masyarakat Kaltim atas kebijakan pemerintah pusat ini yang menimbulkan ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat.
"Kondisi ini dikhawatirkan meningkatkan gejolak sosial yang akan mengancam keutuhan NKRI. Karena ketidakberpihakan pemerintah pusat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selama ini DPRD Kaltim berupaya mengatasi gejolak yang ada di Kalimantan Timur, termasuk masyarakat perbatasan yang tidak mendapatkan pelayanan dasar secara maksimal yang menjadi hak masyarakat dari pemerintah," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sehubungan hal itu, melalui DPRD Kaltim pertemuan ini diharapkan bisa jadi masukan dalam pembahasan RUU yang sedang digodok oleh Pansus Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, agar kebijakan mengenai perimbangan keuangan bisa lebih proporsional.
"Tentu dengan memperhatikan luas wilayah, keadilan pelayanan dasar, serta potensi sumber daya alam. Diharapkan pula dampak keberpihakan akan memberikan dampak positif bagi keutuhan NKRI serta pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan," urai Hadi.
Pertemuan juga diikuti Sekretaris DPRD Kaltim Fachruddin Djaprie dan beberapa Anggota Banggar di antaranya Rusman Ya'qub, Bahrid Buseng, Jawad Sirajuddin, Gamalis, dan Waris Husain.
Selain itu ada juga Andarias P Sirenden, Dahri Yasin, Hermanto Kewot dan Nicholas Pangeran, serta Gunawarman, Sony Setiawan, Zaenal Haq, Darlis Pattalongi, Syaparuddin, Apolos Agustinus, Josef, Arsyad Thalib dan Zain Taufik Nurrohman.(Humas DPRD kaltim/adv/lia/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi saat Banggar DPRD Kaltim hearing dengan Pansus HKPD DPR di Senayan, Kamis (19/6).
"Pembagian dana perimbangan yang disalurkan ke Kaltim hingga saat ini belum memenuhi harapan Pemerintah Provinsi maupun masyarakat Kaltim. Kami merasakan ketidakadilan dalam kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dalam mengembalikan dana perimbangan tersebut," kata Hadi dalam forum pertemuan yang digelar bersama lima asosiasi dan sembilan bupati di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara II DPR.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Syaifullah Tamliha bersama Wakil Ketua Pansus HA Murady Darmansyah. Kelima asosiasi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Hadi melanjutkan, ketidakadilan tersebut berdampak pada kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur yang tidak terpenuhi, seperti pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah perbatasan.
Selain itu DPRD Kaltim merasakan penderitaan masyarakat Kaltim atas kebijakan pemerintah pusat ini yang menimbulkan ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat.
"Kondisi ini dikhawatirkan meningkatkan gejolak sosial yang akan mengancam keutuhan NKRI. Karena ketidakberpihakan pemerintah pusat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selama ini DPRD Kaltim berupaya mengatasi gejolak yang ada di Kalimantan Timur, termasuk masyarakat perbatasan yang tidak mendapatkan pelayanan dasar secara maksimal yang menjadi hak masyarakat dari pemerintah," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sehubungan hal itu, melalui DPRD Kaltim pertemuan ini diharapkan bisa jadi masukan dalam pembahasan RUU yang sedang digodok oleh Pansus Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, agar kebijakan mengenai perimbangan keuangan bisa lebih proporsional.
"Tentu dengan memperhatikan luas wilayah, keadilan pelayanan dasar, serta potensi sumber daya alam. Diharapkan pula dampak keberpihakan akan memberikan dampak positif bagi keutuhan NKRI serta pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan," urai Hadi.
Pertemuan juga diikuti Sekretaris DPRD Kaltim Fachruddin Djaprie dan beberapa Anggota Banggar di antaranya Rusman Ya'qub, Bahrid Buseng, Jawad Sirajuddin, Gamalis, dan Waris Husain.
Selain itu ada juga Andarias P Sirenden, Dahri Yasin, Hermanto Kewot dan Nicholas Pangeran, serta Gunawarman, Sony Setiawan, Zaenal Haq, Darlis Pattalongi, Syaparuddin, Apolos Agustinus, Josef, Arsyad Thalib dan Zain Taufik Nurrohman.(Humas DPRD kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014