Samarinda (ANTARA Kaltim) - Melalui juru bicaranya Wibowo Handoko, Fraksi Demokrat meminta agar kejadian tidak akuratnya Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam jangan sampai terus terulang.
“Tahun mendatang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus membantu membuat perkiraan penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan besaran yang lebih pasti dan akurat. Pemprov harus memiliki terobosan serta melakukan komunikasi lebih intensif dengan pemerintah pusat untuk memperoleh mengenai kepastian dan keakuratan besaran Dana Bagi Hasil tersebut,†kata Wibowo Handoko.
Hal itu disampaikannya dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan Perubahan APBD Kaltim 2014, pada Rapat Paripurna ke-18 yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim M Syahrun didampingi Wakil Ketua Yahya Anja, Hadi Mulyadi dan Agus Santoso. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal, di gedung utama DPRD Kaltim, (11/6) kemarin.
Apa yang disampaikan Wibowo terkait target pendapatan 2014 yang meleset. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar bekerja lebih keras, lebih teliti dan lebih intensif agar seluruh target pendapatan 2015 mendatang tercapai.
“Khususnya celah pendapatan yang minim karena kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pemungutan pajak dan retribusi,†sebutnya.
Akibat dari pendapatan yang tidak memenuhi target hingga pertengahan tahun, maka menurut Fraksi Demokrat perlu dilakukan rasionalisasi terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Kaltim 2014. Ada maupun tidak ada defisit anggaran.
Belanja daerah yang dirancang dan ditetapkan harus memberikan manfaat atau dampak tertinggi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Namun ironisnya, setiap belanja program dan kegiatan dalam nota keuangan tidak pernah ada gambaran mengenai hubungan atau fungsi belanja terhadap kesejahteraan masyarakat yang harusnya dapat menjadi alat ukur menghitung tingkat kesejahteraan berdasarkan tinggi rendahnya nilai belanja,†papar Wibowo.
Pada akhirnya timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara maupun terobosan agar pemprov bisa memperkirakan dana bagi hasil yang lebih pasti dan akurat ditahun-tahun mendatang.
“Sehingga perkiraan tidak jauh dari target dan menyimpang dari target yang telah diperkirakan. Begitu pula soal optimalisasi kinerja BUMD khususnya perusda yang belum memberikan sumbangan PAD yang signifikan,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Tahun mendatang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus membantu membuat perkiraan penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dengan besaran yang lebih pasti dan akurat. Pemprov harus memiliki terobosan serta melakukan komunikasi lebih intensif dengan pemerintah pusat untuk memperoleh mengenai kepastian dan keakuratan besaran Dana Bagi Hasil tersebut,†kata Wibowo Handoko.
Hal itu disampaikannya dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan Perubahan APBD Kaltim 2014, pada Rapat Paripurna ke-18 yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim M Syahrun didampingi Wakil Ketua Yahya Anja, Hadi Mulyadi dan Agus Santoso. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal, di gedung utama DPRD Kaltim, (11/6) kemarin.
Apa yang disampaikan Wibowo terkait target pendapatan 2014 yang meleset. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar bekerja lebih keras, lebih teliti dan lebih intensif agar seluruh target pendapatan 2015 mendatang tercapai.
“Khususnya celah pendapatan yang minim karena kurangnya intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan pemungutan pajak dan retribusi,†sebutnya.
Akibat dari pendapatan yang tidak memenuhi target hingga pertengahan tahun, maka menurut Fraksi Demokrat perlu dilakukan rasionalisasi terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Kaltim 2014. Ada maupun tidak ada defisit anggaran.
Belanja daerah yang dirancang dan ditetapkan harus memberikan manfaat atau dampak tertinggi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Namun ironisnya, setiap belanja program dan kegiatan dalam nota keuangan tidak pernah ada gambaran mengenai hubungan atau fungsi belanja terhadap kesejahteraan masyarakat yang harusnya dapat menjadi alat ukur menghitung tingkat kesejahteraan berdasarkan tinggi rendahnya nilai belanja,†papar Wibowo.
Pada akhirnya timbul pertanyaan mengenai bagaimana cara maupun terobosan agar pemprov bisa memperkirakan dana bagi hasil yang lebih pasti dan akurat ditahun-tahun mendatang.
“Sehingga perkiraan tidak jauh dari target dan menyimpang dari target yang telah diperkirakan. Begitu pula soal optimalisasi kinerja BUMD khususnya perusda yang belum memberikan sumbangan PAD yang signifikan,†katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014