Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kalimantan Timur mewaspadai kemunculan isu bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) pasca-pemilu untuk mencegah disintegrasi bangsa.
"Itu salah satu isi rekomendasi," kata Sekretaris FPK Kabupaten Paser A. Effendi usai rapat koordinasi FPK se-Kaltim di, Tanah Grogot, Paser Kamis (22/2).
Rapat koordinasi itu dibuka Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Paser Nonding dan dihadiri Ketua FPK Kaltim Syahrie Jaang.
Effendi mengatakan FPK sebagai salah satu forum sosial mitra pemerintah berperan menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi bangsa.
Situasi kondusif di masyarakat daerah, lanjutnya, dapat terwujud lewat upaya kerukunan antar-suku atau etnis dan tidak menyinggung isu SARA.
"Isu SARA sangat rawan, karena ada kepentingan tertentu akibat perbedaan pilihan saat pemilu," ujarnya.
Effendi meminta masyarakat dapat menghormati proses rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga menghasilkan keputusan resmi pemenang Pemilu 2024.
"Mohon jangan ada pertikaian sampai hasil Pemilu diperoleh dengan tuntas dan resmi. Segala perbedaan pilihan dalam pemilu harus disikapi secara bijak," katanya.
Selain isu Pemilu, rapat koordinasi itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dari peserta.
Rekomendasi itu antara lain koordinasi FPK setiap enam bulan sekali dengan kelompok atau paguyuban kedaerahan untuk menjalin komunikasi dengan suku atau etnis yang ada di masing-masing daerah.
Rekomendasi lain, FPK Provinsi diminta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengakomodir segala keperluan FPK Kabupaten/ Kota dalam bentuk pengusulan anggaran melalui Badan Kesbangpol.
"Anggaran diperlukan untuk kegiatan operasional FPK dalam menjalankan tugasnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Itu salah satu isi rekomendasi," kata Sekretaris FPK Kabupaten Paser A. Effendi usai rapat koordinasi FPK se-Kaltim di, Tanah Grogot, Paser Kamis (22/2).
Rapat koordinasi itu dibuka Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Paser Nonding dan dihadiri Ketua FPK Kaltim Syahrie Jaang.
Effendi mengatakan FPK sebagai salah satu forum sosial mitra pemerintah berperan menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi bangsa.
Situasi kondusif di masyarakat daerah, lanjutnya, dapat terwujud lewat upaya kerukunan antar-suku atau etnis dan tidak menyinggung isu SARA.
"Isu SARA sangat rawan, karena ada kepentingan tertentu akibat perbedaan pilihan saat pemilu," ujarnya.
Effendi meminta masyarakat dapat menghormati proses rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga menghasilkan keputusan resmi pemenang Pemilu 2024.
"Mohon jangan ada pertikaian sampai hasil Pemilu diperoleh dengan tuntas dan resmi. Segala perbedaan pilihan dalam pemilu harus disikapi secara bijak," katanya.
Selain isu Pemilu, rapat koordinasi itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dari peserta.
Rekomendasi itu antara lain koordinasi FPK setiap enam bulan sekali dengan kelompok atau paguyuban kedaerahan untuk menjalin komunikasi dengan suku atau etnis yang ada di masing-masing daerah.
Rekomendasi lain, FPK Provinsi diminta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengakomodir segala keperluan FPK Kabupaten/ Kota dalam bentuk pengusulan anggaran melalui Badan Kesbangpol.
"Anggaran diperlukan untuk kegiatan operasional FPK dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024