Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, mengajak semua organisasi perangkat daerah (OPD) bersama pihak terkait terus melakukan optimalisasi kinerja untuk meningkatkan pendapatan pajak, meski pendapatan asli daerah (PAD) 2023 terealisasi Rp831 miliar.
"Patut disyukuri bahwa PAD Kukar, khususnya dari bagi hasil meningkat dari target PAD yang ditetapkan Rp690 miliar 2023 ternyata terealisasi Rp831 miliar, ini berarti target yang ditetapkan terlampaui 120,37 persen," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Kamis.
Sedangkan untuk PAD yang dari pajak daerah belum terjadi penambahan optimal, sehingga bupati mengajak semua pihak terkait, OPD, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggali tiap potensi agar PAD Kukar pada 2024 dan tahun-tahun mendatang terus meningkat.
Berbicara masalah pajak daerah, tentu tidak terlepas dari persoalan subjek pajak, yakni orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, termasuk wajib pajak yakni orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan aturan perpajakan daerah.
"Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa beserta jajaran mengoptimalkan pendapatan daerah, salah satu caranya adalah terus melakukan sosialisasi dan meyakinkan semua pihak tentang arti penting pajak daerah sehingga muncul kepedulian sekaligus kesadaran membayar pajak," katanya.
Setiap kerja perangkat daerah, lanjutnya, harus komitmen, konsisten dan fokus terhadap penguatan pendapatan daerah, karena mencari sumber-sumber PAD merupakan hal yang memang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Khusus dari pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, ada komponen pendapatan daerah bagi hasil seperti pajak kendaraan yang dipungut oleh pemerintah provinsi, namun dalam hal ini Kukar mendapat bagi hasilnya.
Sebelumnya, saat kegiatan Obrolan Pagi di Tenggarong, Edi juga mengatakan hal yang sama dan ingin 2024 ini adanya strategi seluruh OPD dalam optimalisasi capaian PAD.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo memaparkan, tidak tercapainya target pendapatan daerah disebabkan kinerja serapan anggaran, sehingga kontribusi PAD masih rendah terhadap pendapatan daerah.
"Salah satu cara meningkatkan PAD adalah mendorong peningkatan serapan anggaran, sedangkan untuk meningkatkan penerimaan dana bagi hasil, perlu peningkatan kualitas rekon data minerba dan migas, komunikasi intensif dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian ESDM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Patut disyukuri bahwa PAD Kukar, khususnya dari bagi hasil meningkat dari target PAD yang ditetapkan Rp690 miliar 2023 ternyata terealisasi Rp831 miliar, ini berarti target yang ditetapkan terlampaui 120,37 persen," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Kamis.
Sedangkan untuk PAD yang dari pajak daerah belum terjadi penambahan optimal, sehingga bupati mengajak semua pihak terkait, OPD, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggali tiap potensi agar PAD Kukar pada 2024 dan tahun-tahun mendatang terus meningkat.
Berbicara masalah pajak daerah, tentu tidak terlepas dari persoalan subjek pajak, yakni orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, termasuk wajib pajak yakni orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan aturan perpajakan daerah.
"Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa beserta jajaran mengoptimalkan pendapatan daerah, salah satu caranya adalah terus melakukan sosialisasi dan meyakinkan semua pihak tentang arti penting pajak daerah sehingga muncul kepedulian sekaligus kesadaran membayar pajak," katanya.
Setiap kerja perangkat daerah, lanjutnya, harus komitmen, konsisten dan fokus terhadap penguatan pendapatan daerah, karena mencari sumber-sumber PAD merupakan hal yang memang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Khusus dari pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, ada komponen pendapatan daerah bagi hasil seperti pajak kendaraan yang dipungut oleh pemerintah provinsi, namun dalam hal ini Kukar mendapat bagi hasilnya.
Sebelumnya, saat kegiatan Obrolan Pagi di Tenggarong, Edi juga mengatakan hal yang sama dan ingin 2024 ini adanya strategi seluruh OPD dalam optimalisasi capaian PAD.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo memaparkan, tidak tercapainya target pendapatan daerah disebabkan kinerja serapan anggaran, sehingga kontribusi PAD masih rendah terhadap pendapatan daerah.
"Salah satu cara meningkatkan PAD adalah mendorong peningkatan serapan anggaran, sedangkan untuk meningkatkan penerimaan dana bagi hasil, perlu peningkatan kualitas rekon data minerba dan migas, komunikasi intensif dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian ESDM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024