Penajam percepat penyelesaian lahan warga masuk Bandara Kota Nusantara

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, melakukan percepatan penyelesaian lahan warga yang masuk proyek pembangunan Bandara Naratetama (very very important person/VVIP) yang menjadi prasarana penunjang transportasi Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia, untuk dipindahkan ke lahan reforma agraria.

"Kami lakukan percepatan pembagian lahan reforma agraria untuk dibagikan kepada warga," jelas Penjabat (PJ) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Rabu.

Lahan garapan masyarakat yang masuk dalam wilayah pembangunan Bandara Naratetama, lanjut dia, harus segera diselesaikan dan dipindahkan ke lahan reforma agraria yang telah disiapkan Bank Tanah.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kata dia lagi, dan harus disiapkan pola sosialisasi mengenai program reforma agraria itu.

Lahan milik masyarakat yang masuk dalam lokasi pembangunan Bandara Naratetama bakal digantikan melalui program reforma agraria dengan luas 1.883 hektare, yang telah ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Lahan program reforma agraria 1.883 hektare itu merupakan lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) bagian lahan yang dikelola Bank Tanah dengan luas 4.162 hektare.

Lokasi lahan bekas HGU PT TKA berada di wilayah Kelurahan Jenebora, Gersik, Pantai Lango dan Kelurahan Riko di Kecamatan Penajam serta Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku.

"Dalam lahan bekas HGU PT TKA ada lahan garapan milik warga yang tinggal di empat kelurahan itu," ujarnya.

Lahan hak pengelolaan Badan Bank Tanah yang digunakan untuk pembangunan Bandara Naratetama dengan luas 347 hektare, menurut dia lagi, terdapat lahan garapan masyarakat yang harus segera diselesaikan.

Percepatan penyelesaian dan pemindahan masyarakat itu membutuhkan rumusan yang tepat, terutama sosialisasi program reforma agraria agar masyarakat dapat memahami dengan baik.

"GTRA telah diinstruksikan melakukan percepatan penyelesaian pembagian lahan program reforma agraria itu, dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu," kata Makmur Marbun.