Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi proyek percontohan dalam menyusun data dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan berkat memiliki data akurat.
"Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan lain di Kaltim belum ada yang membuat, sedangkan di Muara Badak sudah melakukan penyusunan data dampak pelaksanan PNPM," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Sabtu.
Jauhar yang didampingi Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, Musa Ibrahim menambahkan, pihaknya sedang melakukan penyusunan dampak dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (MPd) terhadap masyarakat perdesaan.
Penyusunan dilakukan secara bertahap pada tingkat kecamatan dengan membuat formulir pengukuran dampak pelaksanaan PNPM-MPd, tetapi ternyata UPK di Muara Badak telah melakukan lebih dulu sehingga kecamatan itu sekaligus dijadikan percontohan bagi kecamatan lain di Kaltim.
Menurutnya, penyusunan terhadap pengukuran dampak dilakukan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam mentransfer pola pemberdayaan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat akan tetap mampu mandiri apabila PNPM-MPd benar-benar berakhir pada 2015.
Pengukuran dilakukan juga untuk melihat tingkat keberhasilan program peningkatan taraf hidup pelakunya, yakni apakah ditandai dengan peningkatan sumber pendapatan masyarakat atau tidak.
"Kami ingin melihat sejauh mana PNPM-MPd mampu melengkapi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat karena kegiatannya banyak diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Hal yang pasti lanjut dia, kegiatan PNPM-MPd selama ini tingkat keberhasilannya sudah terlihat, seperti untuk pembangunan gedung sekolah, jembatan, jalan antardesa, jalan tembus pertanian, hingga untuk pemenuhan sarana listrik dan air bersih.
Bahkan katanya lagi, dari kegatan PNPM juga sudah terbukti mampu meraih keuntungan sebanyak Rp73 miliar dari seluruh wilayah Kaltim, yakni dari usaha yang dijalankan melalui Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang dibina oleh masing-masing UPK.
Surplus sebesar itu diperoleh dari pinjaman modal mulai 2007 hingga 2013 yang totalnya sebesar Rp120 miliar.
Dana tersebut kemudian dikelola oleh kaum perempuan yang menjalankan berbagai usaha hasil pembinaan UPK di masing-masing kecamatan sehingga saat ini total asetnya sudah menjadi Rp193 miliar.
Dari hasil keuntungan (surplus) tersebut, bahkan sejumlah UPK sudah melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan sumbangan kepada manula atau janda tua, membelikan seragam sekolah bagi anak tidak mampu, dan sejumlah kegiatan sosial lain.
Meskipun secara nyata tingkat keberhasilan PNPM-MPd dapat dilihat, kata dia, tetapi setelah berjalan hampir tujuh tahun ini program tersebut perlu dievaluasi, di antaranya adalah melalui penyusanan data terhadap dampak yang ditimbulkan.
"Apakah pelaksanaannya sudah mampu merubah tiga hal prinsip tujuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat atau belum. Tiga prinsip itu adalah perubahan taraf hidup, peningkatan kapasitas atau kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup mayarakat," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan lain di Kaltim belum ada yang membuat, sedangkan di Muara Badak sudah melakukan penyusunan data dampak pelaksanan PNPM," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Sabtu.
Jauhar yang didampingi Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, Musa Ibrahim menambahkan, pihaknya sedang melakukan penyusunan dampak dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (MPd) terhadap masyarakat perdesaan.
Penyusunan dilakukan secara bertahap pada tingkat kecamatan dengan membuat formulir pengukuran dampak pelaksanaan PNPM-MPd, tetapi ternyata UPK di Muara Badak telah melakukan lebih dulu sehingga kecamatan itu sekaligus dijadikan percontohan bagi kecamatan lain di Kaltim.
Menurutnya, penyusunan terhadap pengukuran dampak dilakukan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam mentransfer pola pemberdayaan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat akan tetap mampu mandiri apabila PNPM-MPd benar-benar berakhir pada 2015.
Pengukuran dilakukan juga untuk melihat tingkat keberhasilan program peningkatan taraf hidup pelakunya, yakni apakah ditandai dengan peningkatan sumber pendapatan masyarakat atau tidak.
"Kami ingin melihat sejauh mana PNPM-MPd mampu melengkapi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat karena kegiatannya banyak diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Hal yang pasti lanjut dia, kegiatan PNPM-MPd selama ini tingkat keberhasilannya sudah terlihat, seperti untuk pembangunan gedung sekolah, jembatan, jalan antardesa, jalan tembus pertanian, hingga untuk pemenuhan sarana listrik dan air bersih.
Bahkan katanya lagi, dari kegatan PNPM juga sudah terbukti mampu meraih keuntungan sebanyak Rp73 miliar dari seluruh wilayah Kaltim, yakni dari usaha yang dijalankan melalui Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang dibina oleh masing-masing UPK.
Surplus sebesar itu diperoleh dari pinjaman modal mulai 2007 hingga 2013 yang totalnya sebesar Rp120 miliar.
Dana tersebut kemudian dikelola oleh kaum perempuan yang menjalankan berbagai usaha hasil pembinaan UPK di masing-masing kecamatan sehingga saat ini total asetnya sudah menjadi Rp193 miliar.
Dari hasil keuntungan (surplus) tersebut, bahkan sejumlah UPK sudah melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan sumbangan kepada manula atau janda tua, membelikan seragam sekolah bagi anak tidak mampu, dan sejumlah kegiatan sosial lain.
Meskipun secara nyata tingkat keberhasilan PNPM-MPd dapat dilihat, kata dia, tetapi setelah berjalan hampir tujuh tahun ini program tersebut perlu dievaluasi, di antaranya adalah melalui penyusanan data terhadap dampak yang ditimbulkan.
"Apakah pelaksanaannya sudah mampu merubah tiga hal prinsip tujuan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat atau belum. Tiga prinsip itu adalah perubahan taraf hidup, peningkatan kapasitas atau kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup mayarakat," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014