Samarinda (ANTARA Kaltim) - Celah disparitas mencolok infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan, rentan menimbulkan kecemburuan sosial. Kesan dinomorduakan pada program pemerataan pembangunan semakin terasa oleh masyarakat pedesaan. Apalagi Kaltim punya beberapa wilayah yang masuk dalam kategori perbatasan baik dengan provinsi lain maupun negara lain, sekaligus terpencil
Menanggapinya, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Kasriyah mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah lebih berpikir realistis dengan memperhatikan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan.
“Upaya untuk fokus terhadap proyek-proyek besar memang tidak salah akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana memecah dinding pemisah antar daerah didaerah pedesaan dengan membangun infrastruktur sarana dan prasarana umum,†kata Kasriyah.
Dicontohkannya, sampai saat ini masih banyak daerah di sejumlah kabupaten yang untuk bepergian antardesa atau kecamatan saja harus menggunakan sarana transportasi air seperti perahu dan sejenisnya akibat tiadanya akses lewat darat.
Kutim misalnya, dari Kecamatan sangkulirang ke Susuk, Tepian Terap, dan Sandaran harus menggunakan perahu. Kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Sayangnya, hingga kini belum ada respons berarti dari pemerintah. Kondisi serupa terjadi di Kubar, Kukar dan PPU.
“Dari pada membangun megaproyek yang tidak jelas penyelesaian dan pengelolaannya, lebih baik membangun jalan atau jembatan antar desa yang jelas-jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk melakukan hubungan sosial hingga membuka lebar kran kemajuan perekonomian,†tutur Kasriyah.
Padahal, kata Kasriyah di pedesaan tidak sedikit perusahaan yang beroperasi. Namun minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, membuat sebagain besar dari mereka tidak memberi sumbangsih pembangunan berarti.
“Kalau saja pemerintah bisa sinkron dengan program sosial perusahaan dan benar-benar mau membangun sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat umum maka persoalan ini pasti bisa teratasi dengan baik,†pungkas Kasriyah. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Menanggapinya, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Kasriyah mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah lebih berpikir realistis dengan memperhatikan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan.
“Upaya untuk fokus terhadap proyek-proyek besar memang tidak salah akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana memecah dinding pemisah antar daerah didaerah pedesaan dengan membangun infrastruktur sarana dan prasarana umum,†kata Kasriyah.
Dicontohkannya, sampai saat ini masih banyak daerah di sejumlah kabupaten yang untuk bepergian antardesa atau kecamatan saja harus menggunakan sarana transportasi air seperti perahu dan sejenisnya akibat tiadanya akses lewat darat.
Kutim misalnya, dari Kecamatan sangkulirang ke Susuk, Tepian Terap, dan Sandaran harus menggunakan perahu. Kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Sayangnya, hingga kini belum ada respons berarti dari pemerintah. Kondisi serupa terjadi di Kubar, Kukar dan PPU.
“Dari pada membangun megaproyek yang tidak jelas penyelesaian dan pengelolaannya, lebih baik membangun jalan atau jembatan antar desa yang jelas-jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk melakukan hubungan sosial hingga membuka lebar kran kemajuan perekonomian,†tutur Kasriyah.
Padahal, kata Kasriyah di pedesaan tidak sedikit perusahaan yang beroperasi. Namun minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, membuat sebagain besar dari mereka tidak memberi sumbangsih pembangunan berarti.
“Kalau saja pemerintah bisa sinkron dengan program sosial perusahaan dan benar-benar mau membangun sarana dan prasarana infrastruktur masyarakat umum maka persoalan ini pasti bisa teratasi dengan baik,†pungkas Kasriyah. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014