Samarinda (ANTARA Kaltim) - Berdasarkan data dari BNN, 6.000 pelajar Kaltim terdeteksi sebagai pengguna narkoba sangat mencengangkan, sekaligus membelalakkan mata para orang tua bahwa peredaran barang haram tersebut kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Djalil Fatah mengatakan bahwa tidak ada satu pun pihak yang perlu disalahkan. Sebaliknya yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana mencegah meluasnya peredaran dan mengobati efektif mereka yang telanjur jadi pengguna narkoba itu.
“Persoalan narkoba memang sudah menjadi permasalahan global. Akan tetapi jika di Kaltim angka penggunanya bisa mencapai ribuan dari kalangan SMP dan SMA sederajat tentu persoalan lain. Ini masalah serius yang harus segara diselesaikan,†tegas Djalil.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi dan duduk satu meja membahasnya. Pasalnya, sudah berulang-ulang daerah ini menjadi perhatian nasional terkait kasus narkobanya.
Meski diakuinya, pemerintah sudah melakukan beragam upaya dalam menghalau perederan barang haram tersebut namun, jumlah penggunanya yang semakin bertambah dan cara-cara pengedar semakin cerdik dalam distribusi dan begitu mudahnya baranag haram ini didapatkan, dipastikan mempersulit tugas pemerintah.
“Pemerintah, BNN, Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan harus segara melakukan pertemuan guna mengevaluasi program maupun kegiatannya yang selama ini ternyata tidak berjalan baik dan segera mengambil langkah-langkah baru tentunya lebih efektif,†kata Djalil.
Di samping itu, kata Djalil pihak sekolah jangan setengah hati dalam membantu pemerintah terhadap penanganan narkoba. Bila perlu, lakukan razia dan tes urin secara intensif dan berkala.
Hal ini dimaksudkan agar ketika tertangkap, pelajar yang mengunakan narkoba bisa segera ditindaklanjuti dan memberikan efek jera dan takut pada pelajar lainnya.
“Memang razia dilakukan tetapi rentan waktunya terbilang masih cukup lama yakni beberapa bulan sekali, harusnya seminggu sekali dengan hari yang diacak sehingga para murid pengguna narkoba tidak bisa lagi mengantisipasi. Jadi sekolah tidak perlu malu karena bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang dinilai terkait dan berkompeten di bidangnya seperti BNN dan dinas kesehatan,†jelas Djalil. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Djalil Fatah mengatakan bahwa tidak ada satu pun pihak yang perlu disalahkan. Sebaliknya yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana mencegah meluasnya peredaran dan mengobati efektif mereka yang telanjur jadi pengguna narkoba itu.
“Persoalan narkoba memang sudah menjadi permasalahan global. Akan tetapi jika di Kaltim angka penggunanya bisa mencapai ribuan dari kalangan SMP dan SMA sederajat tentu persoalan lain. Ini masalah serius yang harus segara diselesaikan,†tegas Djalil.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi dan duduk satu meja membahasnya. Pasalnya, sudah berulang-ulang daerah ini menjadi perhatian nasional terkait kasus narkobanya.
Meski diakuinya, pemerintah sudah melakukan beragam upaya dalam menghalau perederan barang haram tersebut namun, jumlah penggunanya yang semakin bertambah dan cara-cara pengedar semakin cerdik dalam distribusi dan begitu mudahnya baranag haram ini didapatkan, dipastikan mempersulit tugas pemerintah.
“Pemerintah, BNN, Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan harus segara melakukan pertemuan guna mengevaluasi program maupun kegiatannya yang selama ini ternyata tidak berjalan baik dan segera mengambil langkah-langkah baru tentunya lebih efektif,†kata Djalil.
Di samping itu, kata Djalil pihak sekolah jangan setengah hati dalam membantu pemerintah terhadap penanganan narkoba. Bila perlu, lakukan razia dan tes urin secara intensif dan berkala.
Hal ini dimaksudkan agar ketika tertangkap, pelajar yang mengunakan narkoba bisa segera ditindaklanjuti dan memberikan efek jera dan takut pada pelajar lainnya.
“Memang razia dilakukan tetapi rentan waktunya terbilang masih cukup lama yakni beberapa bulan sekali, harusnya seminggu sekali dengan hari yang diacak sehingga para murid pengguna narkoba tidak bisa lagi mengantisipasi. Jadi sekolah tidak perlu malu karena bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang dinilai terkait dan berkompeten di bidangnya seperti BNN dan dinas kesehatan,†jelas Djalil. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014