Samarinda (ANTARA Kaltim) - Area perbatasan suatu negara memiliki peran penting penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.
Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.
Menurut anggota DPRD Kalimantan timur Very Diana Wang, lebih dari satu dekade, masalah perbatasan tetap minim perhatian pemerintah. Hal itu tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang berpihak kawasan itu. Jika menyentuh pun kisarannya terlalu kecil untuk terobosan kemajuan wilayah.
Dampaknya, seperti yang sudah sering terdengar, wilayah itu jadi semakin terisolasi. “Infrastruktur Kalimantan Timur masih belum merata, terutama daerah perbatasan. Padahal nilai infrastruktur di kawasan itu sangatlah vital. Tidak saja bagi pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Masih minimnya infrastruktur di daerah-daerah perbatasan Kalimantan Timur mesti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,“ ucapnya.
Dari pandangan wakil rakyat dari Komisi III ini, infrastruktur jalan adalah fokus utama pembangunan perbatasan. Jalan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi di daerah. Faktanya, di sana masyarakat hanya mengandalkan sungai sebagai satu-satunya arus transportasi, padahal keamanannya tidak terjamin.
“Perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di perbatasan harus lebih fokus. Jangan lagi setengah-setengah. Kaltim punya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan. Pemerintah harus bersikap adil jangan hanya dipusatkan di perkotaan,†katanya.
Hal lain yang jadi perhatiannya adalah sektor kesehatan dan pendidikan. “Dua item itu mutlak jadi bahan perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. Jika memang sudah ada perencanaan pembangunan infrastruktur harus segera di lakukan. Jangan terkesan lambat,“ tegas anggota parlemen dari PDIP ini. (Humas DPRD Kaltim/a dv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.
Menurut anggota DPRD Kalimantan timur Very Diana Wang, lebih dari satu dekade, masalah perbatasan tetap minim perhatian pemerintah. Hal itu tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang berpihak kawasan itu. Jika menyentuh pun kisarannya terlalu kecil untuk terobosan kemajuan wilayah.
Dampaknya, seperti yang sudah sering terdengar, wilayah itu jadi semakin terisolasi. “Infrastruktur Kalimantan Timur masih belum merata, terutama daerah perbatasan. Padahal nilai infrastruktur di kawasan itu sangatlah vital. Tidak saja bagi pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Masih minimnya infrastruktur di daerah-daerah perbatasan Kalimantan Timur mesti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,“ ucapnya.
Dari pandangan wakil rakyat dari Komisi III ini, infrastruktur jalan adalah fokus utama pembangunan perbatasan. Jalan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi di daerah. Faktanya, di sana masyarakat hanya mengandalkan sungai sebagai satu-satunya arus transportasi, padahal keamanannya tidak terjamin.
“Perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di perbatasan harus lebih fokus. Jangan lagi setengah-setengah. Kaltim punya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan. Pemerintah harus bersikap adil jangan hanya dipusatkan di perkotaan,†katanya.
Hal lain yang jadi perhatiannya adalah sektor kesehatan dan pendidikan. “Dua item itu mutlak jadi bahan perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. Jika memang sudah ada perencanaan pembangunan infrastruktur harus segera di lakukan. Jangan terkesan lambat,“ tegas anggota parlemen dari PDIP ini. (Humas DPRD Kaltim/a dv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014