Anggota DPRD Kaltim minta pj gubernur genjot penanganan stunting

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim segera menindaklanjuti penanganan kasus kekurangan gizi kronis, atau stunting.

 

"Stunting di Kaltim tak turun-turun, masih di angka 23 persen. Itu sudah jadi salah satu prioritas (kebijakan) pusat juga. (Pemerintah) pusat, setahu saya, juga sudah kirim bantuan-bantuan banyak untuk penanganan stunting," kata Ananda di Samarinda, Minggu.

 

Menurutnya, stunting merupakan masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus.

 

Ananda, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim itu menjelaskan stunting menggambarkan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan dari ukuran semestinya. Faktor-faktor pemicu stunting sangat kompleks dan harus ditangani dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.

Baca juga: Dinkes Kaltim soroti stunting dan obesitas sebagai ancaman ganda

"Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi penggiat Posyandu," tuturnya.
 

Ananda mengemukakan pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu. Tapi, dia berharap agar penanganan stunting bisa lebih dimaksimalkan agar bisa mencapai angka di bawah standard nasional.

 

Legislator daerah pemilihan Samarinda itu menjelaskan Posyandu berperan vital untuk menangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.

 

"Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim," ujarnya.

Baca juga: Kalimantan Timur jalankan 10 upaya untuk turunkan prevalensi stunting

 

Ananda juga mengingatkan sinergi tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menangani stunting.

 

Ia menambahkan bahwa penekanan stunting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selaras dengan kesiapan Kaltim menyongsong tantangan Ibu Kota Negara (IKN).

 

"Kita penyangga utama IKN. Kita mesti menyiapkan SDM berkualitas yang mumpuni," katanya. (Adv/DPRD Kaltim)