Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, memutasi sejumlah pejabat yang disinyalir terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu calon anggota legislatif.
Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar, Jumat mengatakan, mutasi kepada pejabat yang terlibat politik praktis itu hanya untuk pembinaan dan belum diberikan sanksi, sesuai dengan aturan tentang kepegawaian.
"Kami belum mengarah pada pemberian sanksi sesuai aturan tentang kepegawaian. Jadi, mutasi ini sebagai pembinaan saja agar tidak lagi mengulangi perbuatannya," ungkap Yusran Aspar usai melakukan mutasi terhadap 93 pejabat eselon II, III dan VI, termasuk sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Jumat.
Namun, Yusran Aspar tidak bersidia menyebutkan nama pejabat yang dimutasi karena terlibat politik praktris tersebut.
"Pejabat tersebut dipindahkan agar tidak lagi mendukung calon anggota legislatif dalam pemilu dan diharapkan, para pegawai negeri sipil (PNS) tetap menjaga netralitas dalam pemilu. Saya juga heran, mengapa ada PNS yang terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu calon anggota legislatif," ujar Yusran Aspar.
Yusran Aspar mengaku, banyak yang mempertanyakan mengapa mutasi sering digelar dan tidak dilakukan sekaligus untuk menghemat waktu dan tenaga.
Menurutnya, mutasi yang digelar itu tidak dilakukan secara mendadak dan tidak dipaksakan.
"Mutasi atau rotasi pejabat itu merupakan hal yang biasa dan kegiatan rutinitas. Ini merupakan promosi dan kebutuhan organisasi dan bagian dari pembinaan karir PNS," kata Yusran Aspar.
Mutasi yang digelar ini, tambahnya sudah sesuai dengan prosedur, karena melewati Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Apalagi, Baperjakat, tidak bisa diintervensi dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," katanya.
Yusran Aspar meminta seluruh pejabat untuk bekerja secara maksimal, karena masih akan dilakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan akan dimutasi kembali, bila ternyata tidak mampu bekerja dengan baik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar, Jumat mengatakan, mutasi kepada pejabat yang terlibat politik praktis itu hanya untuk pembinaan dan belum diberikan sanksi, sesuai dengan aturan tentang kepegawaian.
"Kami belum mengarah pada pemberian sanksi sesuai aturan tentang kepegawaian. Jadi, mutasi ini sebagai pembinaan saja agar tidak lagi mengulangi perbuatannya," ungkap Yusran Aspar usai melakukan mutasi terhadap 93 pejabat eselon II, III dan VI, termasuk sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Jumat.
Namun, Yusran Aspar tidak bersidia menyebutkan nama pejabat yang dimutasi karena terlibat politik praktris tersebut.
"Pejabat tersebut dipindahkan agar tidak lagi mendukung calon anggota legislatif dalam pemilu dan diharapkan, para pegawai negeri sipil (PNS) tetap menjaga netralitas dalam pemilu. Saya juga heran, mengapa ada PNS yang terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu calon anggota legislatif," ujar Yusran Aspar.
Yusran Aspar mengaku, banyak yang mempertanyakan mengapa mutasi sering digelar dan tidak dilakukan sekaligus untuk menghemat waktu dan tenaga.
Menurutnya, mutasi yang digelar itu tidak dilakukan secara mendadak dan tidak dipaksakan.
"Mutasi atau rotasi pejabat itu merupakan hal yang biasa dan kegiatan rutinitas. Ini merupakan promosi dan kebutuhan organisasi dan bagian dari pembinaan karir PNS," kata Yusran Aspar.
Mutasi yang digelar ini, tambahnya sudah sesuai dengan prosedur, karena melewati Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
"Apalagi, Baperjakat, tidak bisa diintervensi dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," katanya.
Yusran Aspar meminta seluruh pejabat untuk bekerja secara maksimal, karena masih akan dilakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan akan dimutasi kembali, bila ternyata tidak mampu bekerja dengan baik. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014