Nunukan (ANTARA Kaltim) - Pecahan uang rupiah logam di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, tidak diterima masyarakat sebagai alat transaksi.
Kepala BRI Cabang Nunukan, Fahmi Hidayat di Nunukan, Jumat mengaku sangat heran atas tidak diterimanya uang rupiah logam di daerah itu sebagai alat transaksi padahal pihaknya tetap menyediakan dalam jumlah yang cukup besar.
"Uang logam yang kami sediakan tidak dapat disalurkan karena masyarakat tidak mau menerimanya," ujar dia.
Ia mengamati keengganan masyarakat di wilayah perbatasan menerima pecahan uang logam saat transaksi diantaranya karena faktor "politik" ekonomi yang berlaku di daerah itu.
"Politik" ekonomi yang dimaksudkan lebih banyak dikendalikan oleh pedagang misalnya pertokoan untuk menjual barang-barang kecil seperti permen yang dijadikan sebagai alat bayar sisa belanja masyarakat," katanya.
Selain itu, kata Fahmi, masyarakat di wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan terkesan menjaga gengsi status sosialnya sehingga pecahan Rp1.000 ke bawah dianggap tidak ada nilainya.
Fahmi juga mengemukakan, akibat gengsi itulah maka masyarakat di daerah terkesan tidak terlalu mengharapkan lagi pengembalian sisa uang pada saat belanja di bawah Rp1.000.
Sebenarnya masyarakat tidak menyadari tindakannya tersebut berdampak pada menurunnya nilai mata uang rupiah di perbatasan ini, ujar dia.
Faktor lain yang diduga menyebabkan pecahan uang logam tidak diterima dikalangan masyarakat setempat adalah pengaruh mata uang ringgit Malaysia yang digunakan bertransaksi setiap hari.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat di daerah itu, pecahan uang logam tidak diterima sebagai alat transaksi telah berlangsung sejak dahulu kala dan tidak mengetahui dampaknya.
"Kalau masalah pecahan uang logam itu memang sudah lama tidak diterima masyarakat. Mengenai dampaknya juga tidak diketahui karena tidak pernah mempengaruhi daya beli masyarakat di perbatasan ini," ungkap Nurdin salah seorang spekulan mata uang asing di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kepala BRI Cabang Nunukan, Fahmi Hidayat di Nunukan, Jumat mengaku sangat heran atas tidak diterimanya uang rupiah logam di daerah itu sebagai alat transaksi padahal pihaknya tetap menyediakan dalam jumlah yang cukup besar.
"Uang logam yang kami sediakan tidak dapat disalurkan karena masyarakat tidak mau menerimanya," ujar dia.
Ia mengamati keengganan masyarakat di wilayah perbatasan menerima pecahan uang logam saat transaksi diantaranya karena faktor "politik" ekonomi yang berlaku di daerah itu.
"Politik" ekonomi yang dimaksudkan lebih banyak dikendalikan oleh pedagang misalnya pertokoan untuk menjual barang-barang kecil seperti permen yang dijadikan sebagai alat bayar sisa belanja masyarakat," katanya.
Selain itu, kata Fahmi, masyarakat di wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan terkesan menjaga gengsi status sosialnya sehingga pecahan Rp1.000 ke bawah dianggap tidak ada nilainya.
Fahmi juga mengemukakan, akibat gengsi itulah maka masyarakat di daerah terkesan tidak terlalu mengharapkan lagi pengembalian sisa uang pada saat belanja di bawah Rp1.000.
Sebenarnya masyarakat tidak menyadari tindakannya tersebut berdampak pada menurunnya nilai mata uang rupiah di perbatasan ini, ujar dia.
Faktor lain yang diduga menyebabkan pecahan uang logam tidak diterima dikalangan masyarakat setempat adalah pengaruh mata uang ringgit Malaysia yang digunakan bertransaksi setiap hari.
Informasi yang dihimpun dari masyarakat di daerah itu, pecahan uang logam tidak diterima sebagai alat transaksi telah berlangsung sejak dahulu kala dan tidak mengetahui dampaknya.
"Kalau masalah pecahan uang logam itu memang sudah lama tidak diterima masyarakat. Mengenai dampaknya juga tidak diketahui karena tidak pernah mempengaruhi daya beli masyarakat di perbatasan ini," ungkap Nurdin salah seorang spekulan mata uang asing di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013