Samarinda (ANTARA Kaltim)– Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan pada penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di Istana Bogor pada 10 Desember lalu, Presiden berpesan agar daerah dapat meningkatkan kualitas belanja APBD dengan meningkatkan porsi lebih besar untuk belanja produktif, berupa belanja infrastruktur. Selanjutnya, melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, yakni belanja pegawai dan barang khususnya belanja perjalanan dinas.
“Kompetensi segenap aparatur pengelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan cara itu laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mendapat predikat audit yang terbaik,†kata Awang Faroek usai menyerahkan DIPA Kaltim 2014 di Pendopo Lamin Etam, Senin (16/12).
Sehubungan dengan itu, Awang Faroek merasa gembira dan bersyukur karena di beberapa daerah terjadi peningkatan penilaian opini dari BPK dengan tidak ada lagi yang disclaimer tetapi meningkat tahap demi tahap menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Bahkan ada yang sudah mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, seperti yang diraih oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tarakan dan Provinsi Kaltim. Pemprov memberikan penghargaan kepada satker yang berprestasi yaitu yang mempunyai kinerja keuangan terbaik untuk penyerapan anggaran.
“Pengelolaan keuangan yang baik (bersumber dari APBN dan APBD) harus dilakukan sesuai prinsip good governance dan kaidah pengelolaan keuangan yang baik sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat diwujudkan sekaligus mendukung terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang akuntabel dengan predikat opini WTP,†jelasnya.
Meskipun demikian, Awang Faroek menekankan agar dalam pelaksanaan anggaran 2014 semua instansi dan perangkat daerah tetap dituntut untuk bekerja lebih keras merealisasikan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Sesungguhnya amanah di pundak kita tidak semakin ringan, semua membutuhkan pemikiran dan terobosan di atas standar normal. Untuk itu kita membutuhkan suatu gerakan yang sistematis dan kerja kolektif antar instansi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan,†ucapnya.
Pada kesempatan itu, secara rinci Gubernur Awang Faroek menjelaskan total DIPA yang diterima Kaltim melalui sturuktur APBN 2014 Rp29,393 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat (satker vertikal, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) Rp9,147 triliun dan alokasi dana transfer ke daerah untuk Kaltim dan 10 kabupaten/kota se Kaltim Rp20,246 triliun.
Alokasi dana transfer daerah tersebut terdiri dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,573 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp231,68 miliar, Dana Bagi Hasil-Pajak (DBH-P) Rp2,430 triliun, Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Rp12,763 triliun dan dana penyesuaian mencapai Rp1,217 triliun.
Adapun rincian alokasi dana trasnfer ke daerah adalah sebagai berikut, untuk Kaltim (Rp3.309 triliun), Berau (Rp1,455 triliun), Kutai Kartanegara (Rp4,281 triliun), Kutai Barat (Rp1,539 triliun), Kutai Timur (Rp2,548 triliun), Paser (Rp1,322 triliun), Balikpapan (Rp1,361 triliun), Bontang (Rp968,56 miliar), Samarinda (Rp1,641 triliun), Penajam Paser Utara (Rp1,006 triliun) dan Mahakam Ulu (Rp178,38 miliar).
“Total struktur APBN Kaltim 2014 adalah Rp29,393 triliun atau turun dibandingkan tahun 2013 Rp38,781 triliun. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kalimantan Utara. Namun jika digabungkan dengan Kaltara dengan lima kabupaten/kotanya jumlahnya meningkat,†jelasnya.
Sedangkan struktur APBN 2014 Kaltara Rp1,103 triliun dan alokasi dana transfer daerah ke Kaltara dan kabupaten/kota Rp6,762 triliun, terdiri atas komponen DAU (Rp1,772 triliun), DAK (Rp180,5 miliar), DBH-P (Rp408,34 miliar), DBH-SDA (Rp4,174 triliun) dan dana penyesuaian (Rp22,64 miliar).
Sementara itu, rincian alokasi dana transfer daerah ke Kaltara, yakni untuk Kaltara Rp1,295 triliun, Bulungan (Rp1,142 triliun), Malinau (Rp1,405 triliun), Nunukan (Rp1,179 triliun), Tarakan (Rp1,005 triliun) dan Tana Tidung (Rp809,68 miliar). dengan demikian total struktur APBN Kaltara 2014 Rp7,866 triliun.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada Satker dan SKPD yang memiliki tingkat realisasi terbaik selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013. Turut hadir pada kesempatan itu, Penjabat Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Mirza Effendi, Kepala BPK Perwakilan Kaltim Sri Haryoso Suliyanto, serta bupati/walikota se Kaltim dan Kaltara. (Humas Provinsi Kaltim/her).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013