Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Siti Qomariah berpendapat, Pemprov Kaltim harus menyusun neraca Sumber Daya Alam (SDA), sehingga mengetahui secara persis berapa jumlah SDA yang sudah dieksploitasi dan berapa lagi cadangan yang masih tersisa.
“Selama ini data sumber daya alam Kaltim simpang siur, sehingga membingungkan. Karena itu pemprov harus menyusun neraca SDA kita agar bisa menyampaikan data dengan akurat,†kata Siti Qomariah.
Menurut dia, penyusunan neraca SDA bisa melibatkan para akademisi perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim, para aktivis lingkungan hidup dan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini, termasuk para pelaku bisnis.
Adanya neraca SDA, menurut Qomariah, akan memberi gambaran nyata potensi sejumlah sumber daya alam penting di Kaltim antara lain, minyak, gas alam, batubara, emas dan aneka mineral penting lainnya.
“Dengan memiliki data yang pasti, maka perhitungan-perhitungan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi lebih akurat. Pusat tak bisa lagi semaunya menetapkan dana perimbangan keuangan untuk Kaltim, karena data kita jelas. Kalau tak sesuai, kita bisa protes, karena kita memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan,†kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Selama ini data sumber daya alam Kaltim simpang siur, sehingga membingungkan. Karena itu pemprov harus menyusun neraca SDA kita agar bisa menyampaikan data dengan akurat,†kata Siti Qomariah.
Menurut dia, penyusunan neraca SDA bisa melibatkan para akademisi perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim, para aktivis lingkungan hidup dan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini, termasuk para pelaku bisnis.
Adanya neraca SDA, menurut Qomariah, akan memberi gambaran nyata potensi sejumlah sumber daya alam penting di Kaltim antara lain, minyak, gas alam, batubara, emas dan aneka mineral penting lainnya.
“Dengan memiliki data yang pasti, maka perhitungan-perhitungan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi lebih akurat. Pusat tak bisa lagi semaunya menetapkan dana perimbangan keuangan untuk Kaltim, karena data kita jelas. Kalau tak sesuai, kita bisa protes, karena kita memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan,†kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013