Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara Saidin mengatakan pihaknya segera mematangkan proses Pilkades 14 kepala desa di daerah itu yang berakhir pada Januari 2024.
"Tahapan Pilkades (pemilihan kepala desa) harus segera dimatangkan dari sekarang," ujar Saidin di Penajam, Jumat.
Pelaksanaan pilkades di Kabupaten Penajam Paser Utara dipercepat karena bertepatan dengan masa pemilihan umum (Pemilu).
Jadwal pilkades seharusnya dilaksanakan pada November 2023, jelas dia, karena bersamaan dengan masa pemilu maka pelaksanaannya akan dipercepat.
Karena tahapan pemilu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terbitkan surat yang menyebutkan pilkades boleh dipercepat paling lambat Oktober 2023, yang seharusnya pilkades November 2023.
"Rencananya pilkades dilakukan pada Oktober 2023, kami lagi susun tahapan pilkades yang dimulai tiga bulan sebelum pelaksanaan," jelas dia.
14 kepala desa yang berakhir jabatannya pada Januari 2024 di antaranya, Kepala Desa Sidorejo dan Giripurwa di Kecamatan Penajam, serta Kepala Desa Bangun Mulya di Kecamatan Waru.
Kemudian Kepala Desa Labangka, Gunung Intan, Rintik, Gunung Mulia dan Kepala Desa Labangka Barat di Kecamatan Babulu, serta Kepala Desa Bumi Harapan, Argo Mulyo, Semoi Dua, Suko Mulyo, Karang Jinawi dan Kepala Desao Telemow di Kecamatan Sepaku.
Dengan pertimbangan pilkades digelar dalam masa pemilu pengamanan juga turut diperketat, menurut Saidin, sehingga biaya berpotensi mengalami kenaikan dibanding anggaran sebelumnya.
Anggaran pilkades sebelumnya Rp500 juta, namun kata dia, penambahan biaya diketahui setelah tim pilkades terbentuk yang saat ini dalam tahap persiapan.
DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara bakal melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer dan Kejaksaan Negeri untuk terlibat dalam penyelenggaraan pilkades.(ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023