DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah setempat mengoptimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat pada 199 desa yang belum teraliri listrik PLN, agar anak bangsa bisa belajar dengan lampu pijar.
"Anak-anak sekolah akan sulit belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah saat malam karena lampu tidak ada, sehingga jika ada listrik, tentu upaya mencerdaskan bangsa akan lebih cepat," ujar anggota DPRD Provinsi Kaltim Sutomo Jabir di Samarinda, Jumat (18/11).
Sebanyak 199 desa yang belum teraliri listrik dari PLN tersebut ada yang belum mendapat aliran listrik sama sekali, ada pula yang mendapat penerangan secara mandiri hanya sekitar setengah malam, yakni listrik menyala sekitar pukul 18.00 dan mati sekitar pukul 24.00 Wita.
Ia mengatakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menghitung antara biaya operasional dan keuntungan, ketika memberikan pelayanan pada desa-desa yang berstatus 3T (terluar, terdepan dan terpencil).
Ia mengaku pernah berbincang dengan Dirut PLN, telah dipetakan bahwa untuk kawasan 3T yang masih bisa dijangkau oleh PLN, maka PLN akan masuk, sedangkan untuk kawasan yang jauh dan sulit dijangkau, maka PLN saat ini masih belum sanggup karena biaya operasionalnya terlalu tinggi.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, setiap tahun memberikan bantuan sebanyak enam unit PLTS Terpusat, yakni PLTS komunal yang bisa digunakan untuk dua atau tiga desa yang saling berdekatan, sehingga di kawasan ini bisa diletakkan satu unit PLTS komunal.
Untuk tahun ini misalnya, enam unit PLTS Terpusat tersebut tersebar pada sejumlah kabupaten, seperti di Kabupaten Berau ada dua, yakni di Kecamatan Kelay dan Pulau Derawan, ada juga di Kutai Barat, kemudian tahun depan juga rencana ada lagi enam unit PLTS Terpusat.
"Kalau hanya mengejar enam paket bantuan ini, sampai kapan akan terlayani karena jumlah desa yang butuh sangat banyak, yakni mencapai 199 desa, maka Pemprov Kaltim harus menganggarkan lebih banyak dengan mengusulkan anggaran ke DPRD agar kami bisa mendukung," katanya.(M.Ghofar/ADV/DPRD Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Anak-anak sekolah akan sulit belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah saat malam karena lampu tidak ada, sehingga jika ada listrik, tentu upaya mencerdaskan bangsa akan lebih cepat," ujar anggota DPRD Provinsi Kaltim Sutomo Jabir di Samarinda, Jumat (18/11).
Sebanyak 199 desa yang belum teraliri listrik dari PLN tersebut ada yang belum mendapat aliran listrik sama sekali, ada pula yang mendapat penerangan secara mandiri hanya sekitar setengah malam, yakni listrik menyala sekitar pukul 18.00 dan mati sekitar pukul 24.00 Wita.
Ia mengatakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menghitung antara biaya operasional dan keuntungan, ketika memberikan pelayanan pada desa-desa yang berstatus 3T (terluar, terdepan dan terpencil).
Ia mengaku pernah berbincang dengan Dirut PLN, telah dipetakan bahwa untuk kawasan 3T yang masih bisa dijangkau oleh PLN, maka PLN akan masuk, sedangkan untuk kawasan yang jauh dan sulit dijangkau, maka PLN saat ini masih belum sanggup karena biaya operasionalnya terlalu tinggi.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, setiap tahun memberikan bantuan sebanyak enam unit PLTS Terpusat, yakni PLTS komunal yang bisa digunakan untuk dua atau tiga desa yang saling berdekatan, sehingga di kawasan ini bisa diletakkan satu unit PLTS komunal.
Untuk tahun ini misalnya, enam unit PLTS Terpusat tersebut tersebar pada sejumlah kabupaten, seperti di Kabupaten Berau ada dua, yakni di Kecamatan Kelay dan Pulau Derawan, ada juga di Kutai Barat, kemudian tahun depan juga rencana ada lagi enam unit PLTS Terpusat.
"Kalau hanya mengejar enam paket bantuan ini, sampai kapan akan terlayani karena jumlah desa yang butuh sangat banyak, yakni mencapai 199 desa, maka Pemprov Kaltim harus menganggarkan lebih banyak dengan mengusulkan anggaran ke DPRD agar kami bisa mendukung," katanya.(M.Ghofar/ADV/DPRD Kaltim)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022