Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengkritik kegiatan "blusukan" atau peninjauan langsung ke masyarakat yang dilakukan Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang beberapa waktu belakangan ini.
"Mestinya kalau mau 'blusukan' ke tempat-tempat yang ada persoalannya. Di Balikpapan ada di Sungai Ampal, di Puskib, di Pelabuhan Feri Karingau di mana teronggok Kapal Feri Cepat, juga masalah pembebasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau pembangunan Stadion Balikpapan," ujar politisi dari Fraksi Golkar itu, Jumat.
Sementara itu, katanya, Heru Bambang, yang juga Ketua DPC Demokrat Balikpapan justru melakukan kunjungan ke sejumlah pemukiman warga, ke RT-RT, di Kelurahan Sepinggan.
Sungai Ampal adalah kawasan yang dilewati parit besar yang membuang air menuju laut. Ini adalah parit untuk mengatasi banjir yang melanda kawasan Balikpapan Baru, Wika, dan Kampung Timur.
Namun demikian, sebagian pembangunan parit itu masih terhambat oleh sejumlah warga yang meminta lahannya yang terkena proyek diganti uang senilai harga pasaran, bukan harga penetapan oleh pemerintah yang berdasar kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Di Puskib, terjadi penggusuran kantor lurah Margasari dan kantor kecamatan Balikpapan Tengah untuk perluasan lahan pembangunan mal.
Kapal Feri Cepat atau KFC adalah kapal yang dibeli patungan oleh konsorsium Balikpapan, Paser, Bontang, dan Kutai Timur senilai Rp32 miliar. Kapal tersebut hanya beroperasi selama 8 bulan di tahun 2000 dan mangkrak kemudian. KFC itu menyebabkan laporan keuangan APBD Balikpapan selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Karena itu blusukan Wakil Wali Kota itu tidak substantif," tegas Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong.
Wakil Wali Kota Heru Bambang saat dikonfirmasi terpisah menjawab menerima saja kritik yang disampaikan oleh DPRD.
Namun demikian, Heru Bambang menegaskan, blusukan yang dilakukannya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Saya juga ingin memastikan apakah pelayanan yang sudah diberikan oleh SKPD-SKPD sudah benar, sudah terarah atau belum? Kalau memang belum akan diperbaiki dalam anggaran 2014 nanti, " ujarnya.
Juga sebagai pejabat, katanya menambahkan, kalau tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat ke bawah nanti bilang hanya duduk dan diam saja. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Mestinya kalau mau 'blusukan' ke tempat-tempat yang ada persoalannya. Di Balikpapan ada di Sungai Ampal, di Puskib, di Pelabuhan Feri Karingau di mana teronggok Kapal Feri Cepat, juga masalah pembebasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau pembangunan Stadion Balikpapan," ujar politisi dari Fraksi Golkar itu, Jumat.
Sementara itu, katanya, Heru Bambang, yang juga Ketua DPC Demokrat Balikpapan justru melakukan kunjungan ke sejumlah pemukiman warga, ke RT-RT, di Kelurahan Sepinggan.
Sungai Ampal adalah kawasan yang dilewati parit besar yang membuang air menuju laut. Ini adalah parit untuk mengatasi banjir yang melanda kawasan Balikpapan Baru, Wika, dan Kampung Timur.
Namun demikian, sebagian pembangunan parit itu masih terhambat oleh sejumlah warga yang meminta lahannya yang terkena proyek diganti uang senilai harga pasaran, bukan harga penetapan oleh pemerintah yang berdasar kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Di Puskib, terjadi penggusuran kantor lurah Margasari dan kantor kecamatan Balikpapan Tengah untuk perluasan lahan pembangunan mal.
Kapal Feri Cepat atau KFC adalah kapal yang dibeli patungan oleh konsorsium Balikpapan, Paser, Bontang, dan Kutai Timur senilai Rp32 miliar. Kapal tersebut hanya beroperasi selama 8 bulan di tahun 2000 dan mangkrak kemudian. KFC itu menyebabkan laporan keuangan APBD Balikpapan selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Karena itu blusukan Wakil Wali Kota itu tidak substantif," tegas Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong.
Wakil Wali Kota Heru Bambang saat dikonfirmasi terpisah menjawab menerima saja kritik yang disampaikan oleh DPRD.
Namun demikian, Heru Bambang menegaskan, blusukan yang dilakukannya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Saya juga ingin memastikan apakah pelayanan yang sudah diberikan oleh SKPD-SKPD sudah benar, sudah terarah atau belum? Kalau memang belum akan diperbaiki dalam anggaran 2014 nanti, " ujarnya.
Juga sebagai pejabat, katanya menambahkan, kalau tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat ke bawah nanti bilang hanya duduk dan diam saja. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013