Nunukan (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Nunukan Kalimantan Utara Hj Fajar Arsidana meminta pemerintah daerah berkoordinasi terlebih dahulu sebelum mengusulkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada pemerintah pusat.
Menurut Hj Fajar Arsidana, di Nunukan, Senin, selama ini pemerintah daerah tidak pernah mengkoordinasikan pengusulan formasi CPNS kepada dewan sehingga pada saat ada persoalan tidak dapat ditengahi.
"Semestinya pemda koordinasi kepada dewan sebelum pengusulan formasi (CPNS) kepada pemerintah pusat supaya kalau ada masalah kita bisa carikan solusinya bersama-sama," kata legislator Partai Bulan Bintang (PBB) saat dengar pendapat dengan masyarakat Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yang menuntut penambahan formasi CPNS di Gedung DPRD Nunukan.
Kenapa harus dikoordinasikan dengan Dewan, karena anggota Dewan yang lebih paham soal kebutuhan pegawai dari seluruh kecamatan, ujar dia lagi.
Menanggapi permintaan anggota dewan tersebut, Bupati Nunukan, Drs Basri menyatakan, apa yang disampaikan anggota dewan sangat tepat guna menghindari saling curiga terkait penerimaan CPNS.
Basri menegaskan, penerimaan CPNS mesti dilaksanakan secara transparan dengan tujuan untuk menepis tudingan bahwa kebutuhan atau formasi CPNS berdasarkan jatah pejabat.
"Seharusnya memang dikoordinasikan kepada dewan soal usulan formasi penerimaan CPNS untuk menghindari tudingan dan saling mencurigai," pintanya.
Untuk itu, Bupati Nunukan meminta kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) pada pengusulan formasi penerimaan CPNS tahun berikutnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRD untuk meminta saran atau usulan.
Bahkan Basri mengaku, telah seringkali mendapatkan layanan pesan singkat (SMS) dari masyarakat soal penerimaan CPNS yang menyatakan formasi yang ada merupakan jatah pejabat.
Padahal, lanjut Basri, tidak pernah sama sekali berpikiran seperti itu untuk "kongkalikong" soal penentuan jurusan atau formasi CPNS.
Apa yang menjadi kekhawatiran Bupati Nunukan tersebut juga disampaikan Hj Nuraida SE, anggota DPRD Nunukan lainnya bahwa akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa formasi CPNS 2013 ini berdasarkan jatah pejabat di daerah itu.
"Memang yang berkembang di masyarakat sekarang ini bahwa formasi CPNS di Nunukan merupakan jatah pejabat," ungkap dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Menurut Hj Fajar Arsidana, di Nunukan, Senin, selama ini pemerintah daerah tidak pernah mengkoordinasikan pengusulan formasi CPNS kepada dewan sehingga pada saat ada persoalan tidak dapat ditengahi.
"Semestinya pemda koordinasi kepada dewan sebelum pengusulan formasi (CPNS) kepada pemerintah pusat supaya kalau ada masalah kita bisa carikan solusinya bersama-sama," kata legislator Partai Bulan Bintang (PBB) saat dengar pendapat dengan masyarakat Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yang menuntut penambahan formasi CPNS di Gedung DPRD Nunukan.
Kenapa harus dikoordinasikan dengan Dewan, karena anggota Dewan yang lebih paham soal kebutuhan pegawai dari seluruh kecamatan, ujar dia lagi.
Menanggapi permintaan anggota dewan tersebut, Bupati Nunukan, Drs Basri menyatakan, apa yang disampaikan anggota dewan sangat tepat guna menghindari saling curiga terkait penerimaan CPNS.
Basri menegaskan, penerimaan CPNS mesti dilaksanakan secara transparan dengan tujuan untuk menepis tudingan bahwa kebutuhan atau formasi CPNS berdasarkan jatah pejabat.
"Seharusnya memang dikoordinasikan kepada dewan soal usulan formasi penerimaan CPNS untuk menghindari tudingan dan saling mencurigai," pintanya.
Untuk itu, Bupati Nunukan meminta kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) pada pengusulan formasi penerimaan CPNS tahun berikutnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRD untuk meminta saran atau usulan.
Bahkan Basri mengaku, telah seringkali mendapatkan layanan pesan singkat (SMS) dari masyarakat soal penerimaan CPNS yang menyatakan formasi yang ada merupakan jatah pejabat.
Padahal, lanjut Basri, tidak pernah sama sekali berpikiran seperti itu untuk "kongkalikong" soal penentuan jurusan atau formasi CPNS.
Apa yang menjadi kekhawatiran Bupati Nunukan tersebut juga disampaikan Hj Nuraida SE, anggota DPRD Nunukan lainnya bahwa akhir-akhir ini berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa formasi CPNS 2013 ini berdasarkan jatah pejabat di daerah itu.
"Memang yang berkembang di masyarakat sekarang ini bahwa formasi CPNS di Nunukan merupakan jatah pejabat," ungkap dia. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013