Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim mengajak seluruh masyarakat termasuk perangkat daerah untuk optimalisasi peran menjelang Pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Untuk merawat kinerja demokrasi dan meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaan praktek demokrasi di Kaltim, diperlukan dukungan semua unsur baik dari perangkat daerah maupun partisipasi masyarakat," ungkap Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus di Samarinda, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Sufian mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024 dengan tema "Optimalisasi Peran Perangkat Daerah Menjelang Pemilu 2024" di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (28/6).
Ia mengungkapkan, pada tahun 2021 Kaltim mendapat peringkat kelima dalam Indeks Demokrasi Indonesia, turun dua peringkat dibanding tahun 2020 yaitu peringkat ketiga.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab turunnya peringkat tersebut tak lain karena partisipasi pemilu.
Ia memaparkan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Kaltim 2013 yakni 56 persen, Pileg 2014 yakni 69 persen, Pilkada Serentak 2015 yakni 63 persen, Pilgub Kaltim 2018 yakni 58 persen, Pilpres 2014 yakni 57 persen, Pileg dan Pilpres Serentak 2019 yakni 75 persen.
"Walau Pilkada Serentak 2020 meningkat, yakni 66 persen namun masih di bawah target Kemendagri, yaitu 77, 5 persen," jelasnya.
Untuk itu, ia mengimbau, seluruh masyarakat sebagai warga Kaltim untuk saling mengingatkan teman, keluarga, serta anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 nanti.
"Biasanya saat Pilkada ada libur jadi anak-anak bangun siang. Tugas kita sebagai orang tua mengingatkan jangan sampai nggak ikut kan sayang," pesannya.
Sebagai informasi, DPR RI bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024 dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024.
Sedangkan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November 2024.
"Akan ada jarak waktu antara Februari dengan bulan November karena memang harus memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua," tegasnya.
Ia menambahkan, hajat Pemilu yang begitu besar tentu tidak sedikit menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mempengaruhi stabilitas keamanan sebuah negara yang bisa berakibat menimbulkan terjadinya isu-isu konflik sosial di daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis, koordinatif, dan kolaboratif diantara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum dalam mensukseskan pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kaltim.
"Jangan sampai beda pendapat dan tidak saling sapa," candanya.
"Silahkan beda pendapat tapi harus tetap kompak karena politik kita tidak bisa menerka, yang paling penting ikut berpartisipasi," sambungnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Untuk merawat kinerja demokrasi dan meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaan praktek demokrasi di Kaltim, diperlukan dukungan semua unsur baik dari perangkat daerah maupun partisipasi masyarakat," ungkap Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus di Samarinda, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Sufian mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024 dengan tema "Optimalisasi Peran Perangkat Daerah Menjelang Pemilu 2024" di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (28/6).
Ia mengungkapkan, pada tahun 2021 Kaltim mendapat peringkat kelima dalam Indeks Demokrasi Indonesia, turun dua peringkat dibanding tahun 2020 yaitu peringkat ketiga.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab turunnya peringkat tersebut tak lain karena partisipasi pemilu.
Ia memaparkan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Kaltim 2013 yakni 56 persen, Pileg 2014 yakni 69 persen, Pilkada Serentak 2015 yakni 63 persen, Pilgub Kaltim 2018 yakni 58 persen, Pilpres 2014 yakni 57 persen, Pileg dan Pilpres Serentak 2019 yakni 75 persen.
"Walau Pilkada Serentak 2020 meningkat, yakni 66 persen namun masih di bawah target Kemendagri, yaitu 77, 5 persen," jelasnya.
Untuk itu, ia mengimbau, seluruh masyarakat sebagai warga Kaltim untuk saling mengingatkan teman, keluarga, serta anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 nanti.
"Biasanya saat Pilkada ada libur jadi anak-anak bangun siang. Tugas kita sebagai orang tua mengingatkan jangan sampai nggak ikut kan sayang," pesannya.
Sebagai informasi, DPR RI bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024 dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024.
Sedangkan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November 2024.
"Akan ada jarak waktu antara Februari dengan bulan November karena memang harus memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua," tegasnya.
Ia menambahkan, hajat Pemilu yang begitu besar tentu tidak sedikit menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mempengaruhi stabilitas keamanan sebuah negara yang bisa berakibat menimbulkan terjadinya isu-isu konflik sosial di daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis, koordinatif, dan kolaboratif diantara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum dalam mensukseskan pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kaltim.
"Jangan sampai beda pendapat dan tidak saling sapa," candanya.
"Silahkan beda pendapat tapi harus tetap kompak karena politik kita tidak bisa menerka, yang paling penting ikut berpartisipasi," sambungnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022