Samarinda (ANTARA Kaltim)- Pemberdayaan guru di daerah terpencil diharapkan mampu memberantas penderita buta aksara Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ahmad Abdullah.
Daerah itu di antaranya daerah perbatasan dan daerah pinggiran Kaltim. Menurutnya pemerintah perlu melakukan program-program yang mampu memberantas jumlah penderita buta aksara di daerah ini, tentunya dengan memberdayakan guru yang ada di sana.
Guru yang diberdayakan pun harus didukung dengan fasilitas pendukung untuk memudahkan prosesnya. Bisa dengan alat peraga ataupun video yang menampilkan cara belajar membaca misalnya.
Ini sebut Ahmad Abdullah, perlu terprogram secara berkala agar jumlahnya dapat ditekan sedemikian mungkin. Pada 2010 berdasarkan Sensus Penduduk (SP) di Kaltim terdapat 2.466.277 jiwa. Dari jumlah itu terdapat 78.842 jiwa buta aksara. Meski tak memberikan angka pasti dari jumlah penderita buta aksara di pinggiran Kaltim, namun diperkirakan jumlah itu tentu didominasi oleh penduduk di daerah pinggiran Kaltim.
“Terutama daerah-daerah perbatasan di Kaltim yang secara geografis memicu meningkatnya jumlah buta aksara. Untuk program itu manfaatkanlah guru yang ada di pedalaman. Namun jangan lupa agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka para guru yang telah rela membangun dunia pendidikan di pedalaman Kaltim,†harap Ahmad Abdullah.
Untuk daerah pinggiran yang juga memprihatinkan, seperti di Kutai Karta Negara, yang tahun lalu memiliki jumlah warga buta aksara terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni 11.075 orang, perhatian harus lebih.
Sebut dia, dengan menekan jumlah penderita buta aksara tentu ini tak hanya menguntungkan penderitanya sendiri. Ke depan juga akan membantu pembangunan Kaltim.
Walaupun setiap tahunnya Kaltim mampu menekan jumlah penderita buta aksara, namun menurut Ahmad Abdullah wilayah perbatasan dan pedalamanlah yang sangat perlu mendapat perhatian lebih dalam hal ini.
Jarak antara sekolah dan perkampungan cukup jauh sehingga banyak orang tua yang kemudian malas menyekolahkan anaknya. “Sangat memprihatinkan. Pemerintah perlu memfasilitasi, salah satunya terkait anggaran untuk mendukung,†pungkas Abdullah.
Anggaran itu nantinya digunakan untuk sarana membuat program-program yang mampu memberantas buta aksara yang dilakukan oleh instansi terkait seperti dinas pendidikan. Sebab ini juga menjadi wilayah tanggung dinas pendidikan, bukan hanya kabupaten/kota namun provinsi juga bertanggung jawab. Ahmad Abdullah berharap koordinasi lintas pemerintahan ini bisa dijalin agar terwujud masyarakat bebas buta aksara. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Daerah itu di antaranya daerah perbatasan dan daerah pinggiran Kaltim. Menurutnya pemerintah perlu melakukan program-program yang mampu memberantas jumlah penderita buta aksara di daerah ini, tentunya dengan memberdayakan guru yang ada di sana.
Guru yang diberdayakan pun harus didukung dengan fasilitas pendukung untuk memudahkan prosesnya. Bisa dengan alat peraga ataupun video yang menampilkan cara belajar membaca misalnya.
Ini sebut Ahmad Abdullah, perlu terprogram secara berkala agar jumlahnya dapat ditekan sedemikian mungkin. Pada 2010 berdasarkan Sensus Penduduk (SP) di Kaltim terdapat 2.466.277 jiwa. Dari jumlah itu terdapat 78.842 jiwa buta aksara. Meski tak memberikan angka pasti dari jumlah penderita buta aksara di pinggiran Kaltim, namun diperkirakan jumlah itu tentu didominasi oleh penduduk di daerah pinggiran Kaltim.
“Terutama daerah-daerah perbatasan di Kaltim yang secara geografis memicu meningkatnya jumlah buta aksara. Untuk program itu manfaatkanlah guru yang ada di pedalaman. Namun jangan lupa agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka para guru yang telah rela membangun dunia pendidikan di pedalaman Kaltim,†harap Ahmad Abdullah.
Untuk daerah pinggiran yang juga memprihatinkan, seperti di Kutai Karta Negara, yang tahun lalu memiliki jumlah warga buta aksara terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yakni 11.075 orang, perhatian harus lebih.
Sebut dia, dengan menekan jumlah penderita buta aksara tentu ini tak hanya menguntungkan penderitanya sendiri. Ke depan juga akan membantu pembangunan Kaltim.
Walaupun setiap tahunnya Kaltim mampu menekan jumlah penderita buta aksara, namun menurut Ahmad Abdullah wilayah perbatasan dan pedalamanlah yang sangat perlu mendapat perhatian lebih dalam hal ini.
Jarak antara sekolah dan perkampungan cukup jauh sehingga banyak orang tua yang kemudian malas menyekolahkan anaknya. “Sangat memprihatinkan. Pemerintah perlu memfasilitasi, salah satunya terkait anggaran untuk mendukung,†pungkas Abdullah.
Anggaran itu nantinya digunakan untuk sarana membuat program-program yang mampu memberantas buta aksara yang dilakukan oleh instansi terkait seperti dinas pendidikan. Sebab ini juga menjadi wilayah tanggung dinas pendidikan, bukan hanya kabupaten/kota namun provinsi juga bertanggung jawab. Ahmad Abdullah berharap koordinasi lintas pemerintahan ini bisa dijalin agar terwujud masyarakat bebas buta aksara. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013