Samarinda (ANTARA Kaltim) - Demi tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditarget Kaltim tahun ini, Anggota Komisi II Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Siti Qomariah mengimbau agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kaltim transparan dalam mengelola keuangan.
Hal itu, kata dia, salah satu syarat wajib yang harus dilakukan seluruh SKPD di Kaltim untuk tercapainya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.
"Tanpa transparansi, saya rasa WTP ini akan sulit untuk dicapai. Maka dari itu kami menghimbau agar setiap SKPD di Kaltim melakukan transparansi pengelolaan keuangan, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar," ujarnya.
Menurutnya salah satu poin penting pengelolaan keuangan daerah di Kukar adalah semua progres dan tahapannya dilakukan dengan baik dan transparan. Sehingga tak ada tumpang tindih proses, tahapannya juga lebih lancar karena sesuai aturan, kesalahan dan kendala juga tereliminasi.
Salah satu pola yang perlu dilakukan Pemprov Kaltim untuk mencapai WTP menurutnya, dengan menyamakan visi dan misi antara legislatif dan eksekutif yang dilakukan secara berkala.
Tentu ada proses koordinasi yang kontinyu. Terkait hal-hal yang harus transparan adalah tentang akuntansi, sistem, prosedur penatausahaan daerah, pergeseran atau perubahan anggaran, dan sistem anggaran perencanaan pembangunan daerah.
"Dengan sistem yang baik, saya yakin kita juga mampu mencapai opini WTP sebagai langkah Kaltim ke depan yang lebih maju," tandasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Hal itu, kata dia, salah satu syarat wajib yang harus dilakukan seluruh SKPD di Kaltim untuk tercapainya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.
"Tanpa transparansi, saya rasa WTP ini akan sulit untuk dicapai. Maka dari itu kami menghimbau agar setiap SKPD di Kaltim melakukan transparansi pengelolaan keuangan, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar," ujarnya.
Menurutnya salah satu poin penting pengelolaan keuangan daerah di Kukar adalah semua progres dan tahapannya dilakukan dengan baik dan transparan. Sehingga tak ada tumpang tindih proses, tahapannya juga lebih lancar karena sesuai aturan, kesalahan dan kendala juga tereliminasi.
Salah satu pola yang perlu dilakukan Pemprov Kaltim untuk mencapai WTP menurutnya, dengan menyamakan visi dan misi antara legislatif dan eksekutif yang dilakukan secara berkala.
Tentu ada proses koordinasi yang kontinyu. Terkait hal-hal yang harus transparan adalah tentang akuntansi, sistem, prosedur penatausahaan daerah, pergeseran atau perubahan anggaran, dan sistem anggaran perencanaan pembangunan daerah.
"Dengan sistem yang baik, saya yakin kita juga mampu mencapai opini WTP sebagai langkah Kaltim ke depan yang lebih maju," tandasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013