Samarinda (ANTARA Kaltim)- Anggota Komisi III DPRD Kaltim Hj Kasriyah menilai perlunya kebijakan fleksibel terkait masalah pembongkaran proyek semenisasi di Jalan KH Wahid Hasyim II yang didanai anggaran APBD.

“Kita perlu melihat mengapa sampai keputusan untuk membongkar tersebut dilakukan, jika ini memang demi kepentingan warga, meskipun pengerjaan telah dilakukan, saya fikir tidak apa-apa yang penting kedepannya segera mengambil langkah solusi,” Ungkap Kasriyah, politikus Partai Persatuan Pembangunan .

Ia tak ingin pengerjaan proyek tersebut justru merugikan masyarakat. Keluhan yang diutarakan warga bahwa pengerjaan proyek jalan tersebut selain pengerjaannya menghabiskan waktu yang panjang,  menyebabkan kemacetan, semenisasi setinggi 60 cm tersebut juga menyebabkan rumah warga disepanjang jalan lebih rendah dan jika hujan turun menyebabkan air banjirnya menggenangi rumah.
 
“Kita tidak bisa menyalahkan warga, mencari jalan tengah itulah yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Beberapa solusi menurutnya bisa diambil. Kekhawatiran warga karena takut rumah mereka tergenang air banjir ketika hujan, perbaikan drainase adalah salah satunya.

“Perbaikan drainase yang perlu dilakukan, sementara untuk perbaikan jalannya bisa mengambil opsi dengan mengganti pengerjaan perbaikan jalan dengan aspal,” tutur politisi perempuan kelahiran Kotabaru 7 Oktober 1953 ini.

Kasriyah mengatakan, sekarang yang terpenting bagaimana aspirasi warga terakomodir dilain sisi pengerjaan proyek perbaikan jalan dan drainase bisa terus dilakukan.

“Karena ini untuk kepentingan rakyat, perbaikan drainase bisa dianggarkan melalui APBD Provinsi. Tak dipungkiri memang untuk perbaikan jalan, bahwa semenisasi lebih kokoh dibanding pengaspalan jalan, namun apapun itu kita tidak boleh abaikan aspirasi warga,” kata Kasriyah .(lia/dhi)








Pewarta:

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013