Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi I DPRD Kaltim Saifuddin DJ menyatakan berkas pemekaran Berau Pesisir Selatan sudah berada di Kementrian Dalam Negeri dan seterusnya akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama Mendagri dengan Komisi II DPR RI.
“Komisi I DPRD Kaltim sudah melihat jelas perkembangan Berau Pesisir Selatan, kelengkapan berkas sudah semuanya berada di meja Mendagri, jadwal dengan Komisi II DPR RI juga sudah dimiliki. Semoga semua berjalan lancar,†tutur Syaifuddin DJ Politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim IV yang meliputi Bontang, Kutim dan Berau.
Dalam kesempatan ini ia juga menghimbau masyarakat yang berada diwilayah tersebut (Kecamatan Tali Sayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Biyatan, dan Tabalar, Red) untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya.
“Dimasyarakat berkembang isu-isu kurang baik berkenaan pemekaran daerah ini, saya harapkan masyarakat tidak termakan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Untuk informasi lengkap dan jelasnya bisa menghubungi Aggota DPRD yang bersinggungan langsung seperti saya (Saifuddin DJ), Wibowo Handoko, atau Pdt Yefta Berto,†ucap politisi kelahiran Sangkulirang 1 Agustus 1956 ini.
Adanya keluhan masyarakat yang berdomisili didalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun hutan lindung Taman Nasional Kutai (TNK) mengenai enclave (pengalih fungsian) juga sudah sampai di Kementrian Kehutanan (Kemenhut).
"Saya informasikan juga mengenai perjuangan enclave sudah masuk ke Kemenhut tinggal menunggu waktu saja untuk menikmati apa yang telah diperjuangkan sebagaimana aspirasi masyarkat disana," kata Saifuddin. (Humas DPRD Kaltim/dit/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“Komisi I DPRD Kaltim sudah melihat jelas perkembangan Berau Pesisir Selatan, kelengkapan berkas sudah semuanya berada di meja Mendagri, jadwal dengan Komisi II DPR RI juga sudah dimiliki. Semoga semua berjalan lancar,†tutur Syaifuddin DJ Politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim IV yang meliputi Bontang, Kutim dan Berau.
Dalam kesempatan ini ia juga menghimbau masyarakat yang berada diwilayah tersebut (Kecamatan Tali Sayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Biyatan, dan Tabalar, Red) untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya.
“Dimasyarakat berkembang isu-isu kurang baik berkenaan pemekaran daerah ini, saya harapkan masyarakat tidak termakan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Untuk informasi lengkap dan jelasnya bisa menghubungi Aggota DPRD yang bersinggungan langsung seperti saya (Saifuddin DJ), Wibowo Handoko, atau Pdt Yefta Berto,†ucap politisi kelahiran Sangkulirang 1 Agustus 1956 ini.
Adanya keluhan masyarakat yang berdomisili didalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) maupun hutan lindung Taman Nasional Kutai (TNK) mengenai enclave (pengalih fungsian) juga sudah sampai di Kementrian Kehutanan (Kemenhut).
"Saya informasikan juga mengenai perjuangan enclave sudah masuk ke Kemenhut tinggal menunggu waktu saja untuk menikmati apa yang telah diperjuangkan sebagaimana aspirasi masyarkat disana," kata Saifuddin. (Humas DPRD Kaltim/dit/dhi)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013