Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Syaharie Jaang, meminta warga agar tidak mudah menjual tanah khususnya lahan yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian kepada perusahaan tambang.
"Saya meminta agar masyarakat jangan pernah tergiur untuk menjual tanah khususnya yang berpotensi menjadi lahan pertanian ke perusahaan. Karena jika dikelola, lahan tersebut akan lebih menghasilkan dalam hal ini pemerintah akan berusaha membantu infrastruktur yang memadai," ungkap Syaharie Jaang saat menerima rombongan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Samarinda, Selasa (28/5).
Lahan yang ada di Samarinda, kata Syaharia Jaang, masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.
Tetapi yang sangat disayangkan, lanjut dia, saat ini masyarakat begitu mudah menjual tanah miliknya kepada perusahaan tambang, tanpa terlebih dahulu memperhitungkan keuntungan bila lahan tersebut dikelola sebagai lahan pertanian.
"Belum lagi ancaman kerugian banjir yang seharusnya juga disadari. Masalah banjir ini bukan kesalahan pemerintah semata, karena bagaimana pemerintah dapat segera mengatasi kalau masyarakat sendiri tidak mendukung, salah satunya dengan menjual lahannya yang seharusnya menjadi daerah resapan tetapi dijadikan areal tambang batu bara. Intinya, saat ini jangan lagi ada masyarakat menjual tanahnya, apalagi jika untuk aktivitas pertambangan," kata Syaharie Jaang.
Sementara, Ketua KTNA Kota Samarinda Ilhamdi Nur mengakui para petani di daerah itu masih terkendala keterbatasan lahan.
Masalah lain, kata Ilhamdi Nur, yakni keterbatasan sarana angkut dan distribusi hasil produksi yang sejauh ini juga masih menjadi persoalan, khususnya pada komoditi sawit yang banyak dikembangkan.
KTNA, lanjut dia, berfungsi untuk mengontrol dan mengelola pertanian dan perikanan di wilayah Kota Samarinda.
"Sejauh ini, kader KTNA di seluruh wilayah kecamatan sebenarnya sudah memiliki pusat pelatihan pertanian yang memadai untuk para petani pemula. Hanya saja, keterbatasan lahan masih menjadi kendala termasuk sarana angkut dan distribusi hasil produksi," ungkap Ilhamdi Nur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Saya meminta agar masyarakat jangan pernah tergiur untuk menjual tanah khususnya yang berpotensi menjadi lahan pertanian ke perusahaan. Karena jika dikelola, lahan tersebut akan lebih menghasilkan dalam hal ini pemerintah akan berusaha membantu infrastruktur yang memadai," ungkap Syaharie Jaang saat menerima rombongan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Samarinda, Selasa (28/5).
Lahan yang ada di Samarinda, kata Syaharia Jaang, masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.
Tetapi yang sangat disayangkan, lanjut dia, saat ini masyarakat begitu mudah menjual tanah miliknya kepada perusahaan tambang, tanpa terlebih dahulu memperhitungkan keuntungan bila lahan tersebut dikelola sebagai lahan pertanian.
"Belum lagi ancaman kerugian banjir yang seharusnya juga disadari. Masalah banjir ini bukan kesalahan pemerintah semata, karena bagaimana pemerintah dapat segera mengatasi kalau masyarakat sendiri tidak mendukung, salah satunya dengan menjual lahannya yang seharusnya menjadi daerah resapan tetapi dijadikan areal tambang batu bara. Intinya, saat ini jangan lagi ada masyarakat menjual tanahnya, apalagi jika untuk aktivitas pertambangan," kata Syaharie Jaang.
Sementara, Ketua KTNA Kota Samarinda Ilhamdi Nur mengakui para petani di daerah itu masih terkendala keterbatasan lahan.
Masalah lain, kata Ilhamdi Nur, yakni keterbatasan sarana angkut dan distribusi hasil produksi yang sejauh ini juga masih menjadi persoalan, khususnya pada komoditi sawit yang banyak dikembangkan.
KTNA, lanjut dia, berfungsi untuk mengontrol dan mengelola pertanian dan perikanan di wilayah Kota Samarinda.
"Sejauh ini, kader KTNA di seluruh wilayah kecamatan sebenarnya sudah memiliki pusat pelatihan pertanian yang memadai untuk para petani pemula. Hanya saja, keterbatasan lahan masih menjadi kendala termasuk sarana angkut dan distribusi hasil produksi," ungkap Ilhamdi Nur. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013