Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian Keuangan untuk terus mengembangkan, memperbaiki dan menciptakan inovasi terhadap sistem data digital terutama yang terkait dengan keuangan negara.
“Kita lihat dengan adanya sistem yang dibangun kita semakin menyadari betapa banyak dan detail data yang kita miliki dari operasi keuangan negara,” katanya dalam Launching Digital Exhibition Perbendaharaan dan Rollout SAKTI di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan sebelumnya telah melakukan reformasi sistem data digital tahap pertama dengan fokus membangun tata kelola dan sistem pelayanan yang baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Menurutnya, reformasi sistem data digital tahap kedua harus dilakukan dengan berdiri dari pengembangan inovasi tahap pertama sehingga Kemenkeu bisa menjadi institusi yang semakin sadar terhadap kekayaan data keuangan negara.
“Dalam era digital ini data is the new natural resources, data is the new oil. Ibarat oil kalau dia hanya di dalam bumi namun tidak dieksplorasi, dieksploitasi dan diproduksi dia tidak memiliki value ekonomi,” katanya.
Ia mengumpamakan data dengan minyak yang jika hanya di simpan dan tidak dikembangkan maka tidak mempunyai nilai tambah sehingga data perlu dieksplorasi untuk kepentingan Indonesia.
Eksplorasi sistem data digital akan mampu memperbaiki kebijakan dan membuat keuangan negara berjalan sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara yakni efisien serta membantu masyarakat dan perekonomian saat menghadapi gejolak.
“Kita punya sistem dan datanya berarti reformasi tahap kedua tidak melulu hanya berpikir membangun sistem namun dari sistem kita harus dijaga terutama dengan semakin maraknya berbagai tantangan seperti hacker yang mendisrupsi sistem,” jelasnya.
Kemenkeu juga perlu mengembangkan kemampuan data analitik dan kemampuan intelektual yang harus semakin tajam dan cerdas agar mampu memanfaatkan informasi dan data tersebut.
Salah satu pengembangan inovasi sistem data digital ini adalah melalui rolling out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan aplikasi sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
SAKTI ini dapat digunakan untuk mengelola keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan pengembangan SAKTI telah dilakukan sejak 2015 dan pada tahun ini aplikasi tersebut siap untuk diimplementasikan secara penuh di seluruh kementerian/lembaga (K/L).
Implementasi SAKTI akan dilakukan oleh 82 K/L, 19.652 satuan kerja serta 213 ribu pengguna aktif sehingga diharapkan proses pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Dengan implementasi sakti secara penuh maka diharapkan proses pengelolaan proses pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegas Hadiyanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
“Kita lihat dengan adanya sistem yang dibangun kita semakin menyadari betapa banyak dan detail data yang kita miliki dari operasi keuangan negara,” katanya dalam Launching Digital Exhibition Perbendaharaan dan Rollout SAKTI di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan sebelumnya telah melakukan reformasi sistem data digital tahap pertama dengan fokus membangun tata kelola dan sistem pelayanan yang baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Menurutnya, reformasi sistem data digital tahap kedua harus dilakukan dengan berdiri dari pengembangan inovasi tahap pertama sehingga Kemenkeu bisa menjadi institusi yang semakin sadar terhadap kekayaan data keuangan negara.
“Dalam era digital ini data is the new natural resources, data is the new oil. Ibarat oil kalau dia hanya di dalam bumi namun tidak dieksplorasi, dieksploitasi dan diproduksi dia tidak memiliki value ekonomi,” katanya.
Ia mengumpamakan data dengan minyak yang jika hanya di simpan dan tidak dikembangkan maka tidak mempunyai nilai tambah sehingga data perlu dieksplorasi untuk kepentingan Indonesia.
Eksplorasi sistem data digital akan mampu memperbaiki kebijakan dan membuat keuangan negara berjalan sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara yakni efisien serta membantu masyarakat dan perekonomian saat menghadapi gejolak.
“Kita punya sistem dan datanya berarti reformasi tahap kedua tidak melulu hanya berpikir membangun sistem namun dari sistem kita harus dijaga terutama dengan semakin maraknya berbagai tantangan seperti hacker yang mendisrupsi sistem,” jelasnya.
Kemenkeu juga perlu mengembangkan kemampuan data analitik dan kemampuan intelektual yang harus semakin tajam dan cerdas agar mampu memanfaatkan informasi dan data tersebut.
Salah satu pengembangan inovasi sistem data digital ini adalah melalui rolling out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan aplikasi sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
SAKTI ini dapat digunakan untuk mengelola keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan pengembangan SAKTI telah dilakukan sejak 2015 dan pada tahun ini aplikasi tersebut siap untuk diimplementasikan secara penuh di seluruh kementerian/lembaga (K/L).
Implementasi SAKTI akan dilakukan oleh 82 K/L, 19.652 satuan kerja serta 213 ribu pengguna aktif sehingga diharapkan proses pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Dengan implementasi sakti secara penuh maka diharapkan proses pengelolaan proses pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegas Hadiyanto.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022