Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berencana membantu sarana internet di 40 desa sebagai proyek percontohan untuk memfasilitasi desa-desa yang masih belum ada akses internet termasuk daerah blankspot.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Minggu menerangkan, masih ada sekitar 100 desa di Kaltim mengeluhkan jaringan seluler yang belum bisa dijangkau. Dan harus berupaya ke lokasi yang relatif tinggi dulu, untuk bisa mendapatkan jaringan.
"Kami sudah siapkan anggaran di tahun 2022 ini untuk membuka akses internet, lnsyaAllah di 40 desa sebagai pilot project dengan menarik kabel FO ke satu titik fasilitas pelayan publik di desa tersebut," kata Muhammad Faisal.
Menurut Faisal setelah akses didapat tentu saja masyarakat secara mandiri sudah dapat pula mengajukan diri untuk memasang pula di rumahnya masing-masing dengan mudah dan murah.
Sedangkan wilayah desa yang memang tidak memungkinkan secara geografis terlewati oleh kabel FO maka akan memanfaatkan VSat atau via satelit nantinya.
"Melalui VSat memang untuk jangka pendek saja mengatasi sementara karena memang melalui ini sinyal kurang kuat dan biaya agak mahal. Program pemerintah pusat ada pula bantuan untuk daerah 3T dan non 3T dengan pola seperti ini, sedang kami sinkronkan supaya tidak tumpang tindih," beber Fasial.
Ia menegaskan tahun ini program tersebut sudah bisa berjalan karena sudah didukung penganggaran di APBD 2022, sedangkan untuk daerah blankspot kami terus aktif untuk memfasilitasi dengan provider seluler yang ada untuk bisa segera mengatasi hal ini.
"Termasuk kita menggugah beberapa perusahaan besar untuk membantu melalui CSR pembangunan tower BTS, kemarin Ketika kunjungan gubernur ke perusahaan Gunung Bayan telah pula disampaikan bantuan pembangunan 6 tower BTS, tentu saja kami sangat mengapresiasi hal ini, karena sangat dibutuhkan masyarakat," ucap Faisal.
Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, persentase desa dan kelurahan yang masih mengalami blankspot di Kaltim sebesar 15,61 persen atau 162 desa dan kelurahan dari 1.038 desa dan kelurahan yang tersebar di 103 kecamatan di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
Seperti di Kutai Barat (Kubar) yang terdiri dari 16 kecamatan dan 194 desa/kelurahan, masih ada 11 wilayah yang masuk kategori blankspot. Lalu Mahakam Ulu (Mahulu) dengan jumlah lima kecamatan dan 50 desa/kelurahan memiliki 23 wilayah blankspot, Paser yang mempunyai 10 kecamatan dan 144 desa/kelurahan juga masih ada 15 wilayah blank spot.
Selanjutnya, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) yang sebagian wilayahnya akan masuk kawasan IKN pun masih dihantui masalah blankspot.
Di mana Kukar dengan 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan juga memiliki 23 wilayah blankspot dan PPU yang memiliki empat kecamatan dan 54 desa/kelurahan juga mempunyai sembilan wilayah susah sinyal.
Kemudian Kutai Timur (Kutim) dengan jumlah 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan pun ada 36 wilayah blankspot, serta Berau yang mempunyai 13 kecamatan dan 110 desa/kelurahan menjadi wilayah dengan blank spot terbanyak, yakni 45 lokasi.
Sementara Samarinda, Balikpapan, dan Bontang nihil wilayah kesulitan sinyal.
“Samarinda, Balikpapan, dan Bontang bebas blank spot karena kota. Tapi, masih banyak kabupaten lain belum. Seperti Mahulu, Kubar, dan Berau yang masuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” jelas Faisal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Minggu menerangkan, masih ada sekitar 100 desa di Kaltim mengeluhkan jaringan seluler yang belum bisa dijangkau. Dan harus berupaya ke lokasi yang relatif tinggi dulu, untuk bisa mendapatkan jaringan.
"Kami sudah siapkan anggaran di tahun 2022 ini untuk membuka akses internet, lnsyaAllah di 40 desa sebagai pilot project dengan menarik kabel FO ke satu titik fasilitas pelayan publik di desa tersebut," kata Muhammad Faisal.
Menurut Faisal setelah akses didapat tentu saja masyarakat secara mandiri sudah dapat pula mengajukan diri untuk memasang pula di rumahnya masing-masing dengan mudah dan murah.
Sedangkan wilayah desa yang memang tidak memungkinkan secara geografis terlewati oleh kabel FO maka akan memanfaatkan VSat atau via satelit nantinya.
"Melalui VSat memang untuk jangka pendek saja mengatasi sementara karena memang melalui ini sinyal kurang kuat dan biaya agak mahal. Program pemerintah pusat ada pula bantuan untuk daerah 3T dan non 3T dengan pola seperti ini, sedang kami sinkronkan supaya tidak tumpang tindih," beber Fasial.
Ia menegaskan tahun ini program tersebut sudah bisa berjalan karena sudah didukung penganggaran di APBD 2022, sedangkan untuk daerah blankspot kami terus aktif untuk memfasilitasi dengan provider seluler yang ada untuk bisa segera mengatasi hal ini.
"Termasuk kita menggugah beberapa perusahaan besar untuk membantu melalui CSR pembangunan tower BTS, kemarin Ketika kunjungan gubernur ke perusahaan Gunung Bayan telah pula disampaikan bantuan pembangunan 6 tower BTS, tentu saja kami sangat mengapresiasi hal ini, karena sangat dibutuhkan masyarakat," ucap Faisal.
Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, persentase desa dan kelurahan yang masih mengalami blankspot di Kaltim sebesar 15,61 persen atau 162 desa dan kelurahan dari 1.038 desa dan kelurahan yang tersebar di 103 kecamatan di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
Seperti di Kutai Barat (Kubar) yang terdiri dari 16 kecamatan dan 194 desa/kelurahan, masih ada 11 wilayah yang masuk kategori blankspot. Lalu Mahakam Ulu (Mahulu) dengan jumlah lima kecamatan dan 50 desa/kelurahan memiliki 23 wilayah blankspot, Paser yang mempunyai 10 kecamatan dan 144 desa/kelurahan juga masih ada 15 wilayah blank spot.
Selanjutnya, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) yang sebagian wilayahnya akan masuk kawasan IKN pun masih dihantui masalah blankspot.
Di mana Kukar dengan 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan juga memiliki 23 wilayah blankspot dan PPU yang memiliki empat kecamatan dan 54 desa/kelurahan juga mempunyai sembilan wilayah susah sinyal.
Kemudian Kutai Timur (Kutim) dengan jumlah 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan pun ada 36 wilayah blankspot, serta Berau yang mempunyai 13 kecamatan dan 110 desa/kelurahan menjadi wilayah dengan blank spot terbanyak, yakni 45 lokasi.
Sementara Samarinda, Balikpapan, dan Bontang nihil wilayah kesulitan sinyal.
“Samarinda, Balikpapan, dan Bontang bebas blank spot karena kota. Tapi, masih banyak kabupaten lain belum. Seperti Mahulu, Kubar, dan Berau yang masuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” jelas Faisal.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022