Samarinda(ANTARA Kaltim)- Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sudarno menyatakan, anggaran pembangunan pos-pos penjagaan di perbatasan Kaltim dengan negara tetangga Malaysia perlu diperjuangkan.
Hal itu dimaksudkan agar memberikan rasa nyaman kepada para prajurit yang menjaga kedaulatan negara, sehingga berpengaruh terhadap kinerja di lapangan. Sebab salah satu indikator meningkatnya kinerja adalah selain perhatian terhadap penghasilan, juga bagaimana memberikan sarana dan prasarana yang nyaman dalam menjalankan tugas.
“Sudah beberapa kali saya dan kawan-kawan sewaktu masih di Komisi I melakukan kunjungan lapangan guna melihat bagaimana kondisi secara langsung sarana dan prasarana penunjang bagi petugas penjaga perbatasan. Hasilnya memang sangat memprihatinkan.
Karena itu maka harus segera ada perhatian dan dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah,†kata politisi asal PDIP itu.
Mantan ketua Komisi I itu menjelaskan, dalam memperjuangkan anggaran pos-pos perbatasan dibutuhkan satu pemahaman seluruh anggota dewan, tidak terkecuali pemerintah daerah, mengingat tidak semua bisa merasakan beratnya tugas menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
“Dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada pembahasan APBD Perubahan 2013. Tentu saya berharap nanti akan ada gambaran alokasi yang tepat sehingga ada sebuah kepastian,†kata Sudarno.
Sudarno yakin koleganya di Komisi I akan meneruskan perjuangan itu, karena bagaimanapun keberadaan pos-pos penjagaan di perbatasan kondisinya sangat memprihatinkan dan menuntut untuk diperbaiki. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Hal itu dimaksudkan agar memberikan rasa nyaman kepada para prajurit yang menjaga kedaulatan negara, sehingga berpengaruh terhadap kinerja di lapangan. Sebab salah satu indikator meningkatnya kinerja adalah selain perhatian terhadap penghasilan, juga bagaimana memberikan sarana dan prasarana yang nyaman dalam menjalankan tugas.
“Sudah beberapa kali saya dan kawan-kawan sewaktu masih di Komisi I melakukan kunjungan lapangan guna melihat bagaimana kondisi secara langsung sarana dan prasarana penunjang bagi petugas penjaga perbatasan. Hasilnya memang sangat memprihatinkan.
Karena itu maka harus segera ada perhatian dan dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah,†kata politisi asal PDIP itu.
Mantan ketua Komisi I itu menjelaskan, dalam memperjuangkan anggaran pos-pos perbatasan dibutuhkan satu pemahaman seluruh anggota dewan, tidak terkecuali pemerintah daerah, mengingat tidak semua bisa merasakan beratnya tugas menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
“Dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada pembahasan APBD Perubahan 2013. Tentu saya berharap nanti akan ada gambaran alokasi yang tepat sehingga ada sebuah kepastian,†kata Sudarno.
Sudarno yakin koleganya di Komisi I akan meneruskan perjuangan itu, karena bagaimanapun keberadaan pos-pos penjagaan di perbatasan kondisinya sangat memprihatinkan dan menuntut untuk diperbaiki. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013