Bandung (ANTARA Kaltim) - Pengelolaan anggaran daerah menjadi topik utama sharing kala Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menyambangi DPRD Jawa Barat, Kamis (25/4).
Dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Mukmin Faisyal didamping Wakil Ketua DPRD Kaltim H Aji Sofian Alex dan H Hadi Mulyadi, Badan Anggaran DPRD Kaltim melakukan kunjungan dalam rangka sharing mengenai pelaksanaan Anggaran di Provinsi Jawa Barat.
Rombongan diterima Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara. Anggota Banggar dari Kaltim yang ke Jabar yakni Waris Husain, HM Syahrun, Gamalis, Sarkowi V Zahry, Hermanto Kewot, Wibowo Handoko, Ichruni Lufti Sarasakti, Arsyad Thalib, Mudiyat Noor, Datu Yaser Arafat, dan Zain Taufik Nurrohman. Kemudian ada Rusman Ya'qub, Gunawarman, Yefta Bertho, Artya Fathra Martin, Syaparudin, Zainal Haq dan Sekretaris DPRD Kaltim Fachruddin Djaprie.
"Bertukar ilmu dan sharing terkait pengelolaan anggaran, diharapkan efeknya lebih baik saat diterapkan di Kaltim. Bagaimana penerapannya, aturan serta hal-hal lain yang memungkinkan untuk diadopsi untuk perbaikan dalam segala aspek secara bertahap, sebisa mungkin diserap," papar Mukmin.
Selanjutnya penyelenggaraan Banggar di Kaltim diawali lewat Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang rencananya diselesaikan 15 Mei nanti. Setelahnya ada evaluasi KUA PPAS.
"Untuk Kaltim program dan penganggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Jadi, menggunakan skala prioritas," kata Mukmin.
Ketua DPRD Jawa Barat mengatakan tahun ini APBD mereka berjumlah Rp 17 triliun dengan jumlah penduduk sebanyak 44 juta jiwa.
Berturut-turut 3 tahun, DPRD Jawa Barat selalu tepat waktu dalam penyelesaian APBD murni. Tepatnya di setiap November.
"Kami sudah menggali bahan menggali untuk APBD berikutnya di bulan Desember kemudian mulai menjalankannya di Januari," kata Irfan, ketua Banggar Jabar.
Padat akan jumlah kendaraan, tak heran PAD Jabar banyak didapat dari pemasukan pajak kendaraan. "Kondisinya equivalen dengan kemacetan dan polusi yang dirasakan," papar Irfan.
Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, provinsi ini mengantongi PAD hingga di angka Rp400 miliar per tahunnya. Bahkan optimistis menembus angka Rp 1 triliun, jadi target Jabar tahun depan.
Selain membahas soal anggaran, item lain yang juga masuk agenda sharing adalah pengawasan APBD, dan pengesahan CSR dan pengaruhnya di masyarakat. Termasuk, bagaimana perda soal CSR yang dituangkan dalam bentuk program di Jabar, akan menjadi bahan penting Banggar DPRD Kaltim mengatasi persoalan yang sama di daerah nanti. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Mukmin Faisyal didamping Wakil Ketua DPRD Kaltim H Aji Sofian Alex dan H Hadi Mulyadi, Badan Anggaran DPRD Kaltim melakukan kunjungan dalam rangka sharing mengenai pelaksanaan Anggaran di Provinsi Jawa Barat.
Rombongan diterima Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara. Anggota Banggar dari Kaltim yang ke Jabar yakni Waris Husain, HM Syahrun, Gamalis, Sarkowi V Zahry, Hermanto Kewot, Wibowo Handoko, Ichruni Lufti Sarasakti, Arsyad Thalib, Mudiyat Noor, Datu Yaser Arafat, dan Zain Taufik Nurrohman. Kemudian ada Rusman Ya'qub, Gunawarman, Yefta Bertho, Artya Fathra Martin, Syaparudin, Zainal Haq dan Sekretaris DPRD Kaltim Fachruddin Djaprie.
"Bertukar ilmu dan sharing terkait pengelolaan anggaran, diharapkan efeknya lebih baik saat diterapkan di Kaltim. Bagaimana penerapannya, aturan serta hal-hal lain yang memungkinkan untuk diadopsi untuk perbaikan dalam segala aspek secara bertahap, sebisa mungkin diserap," papar Mukmin.
Selanjutnya penyelenggaraan Banggar di Kaltim diawali lewat Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang rencananya diselesaikan 15 Mei nanti. Setelahnya ada evaluasi KUA PPAS.
"Untuk Kaltim program dan penganggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Jadi, menggunakan skala prioritas," kata Mukmin.
Ketua DPRD Jawa Barat mengatakan tahun ini APBD mereka berjumlah Rp 17 triliun dengan jumlah penduduk sebanyak 44 juta jiwa.
Berturut-turut 3 tahun, DPRD Jawa Barat selalu tepat waktu dalam penyelesaian APBD murni. Tepatnya di setiap November.
"Kami sudah menggali bahan menggali untuk APBD berikutnya di bulan Desember kemudian mulai menjalankannya di Januari," kata Irfan, ketua Banggar Jabar.
Padat akan jumlah kendaraan, tak heran PAD Jabar banyak didapat dari pemasukan pajak kendaraan. "Kondisinya equivalen dengan kemacetan dan polusi yang dirasakan," papar Irfan.
Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, provinsi ini mengantongi PAD hingga di angka Rp400 miliar per tahunnya. Bahkan optimistis menembus angka Rp 1 triliun, jadi target Jabar tahun depan.
Selain membahas soal anggaran, item lain yang juga masuk agenda sharing adalah pengawasan APBD, dan pengesahan CSR dan pengaruhnya di masyarakat. Termasuk, bagaimana perda soal CSR yang dituangkan dalam bentuk program di Jabar, akan menjadi bahan penting Banggar DPRD Kaltim mengatasi persoalan yang sama di daerah nanti. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013