Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur menilai Samarinda sebagai ibu kota Kaltim masih menyimpan persoalan klasik dan belum dituntaskan dari tahun ke tahun di antaranya jalan yang rusak, kemacetan dan banjir di sejumlah kawasan.
Penilaian Kota Samarinda itu berdasarkan laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim yang dilaporkan dalam rapat paripurna ke-7 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi, Senin (8/4).
Sejumlah anggota DPRD tersebut adalah Yahya Anja, H Hadi Mulyadi, Dahri Yasin, Abdurahman Alhasni, Ichruni Lufti Sarasakti, Sudarno, Rusman Ya'qub, Siti Qomariah, Andi Harun, Mudiyat Noor dan H Jawad Sirajuddin yang berasal dari daerah pemilihan I, Kota Samarinda.
"Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan di beberapa kecamatan pinggiran Kota Samarinda yang butuh perbaikan serius. Bahkan tidak hanya pada daerah pinggiran kota, tapi juga di beberapa pusat kota. Kerusakan tersebut pada akhirnya merugikan banyak masyarakat sebagai pengguna jalan," ungkap juru bicara Dapil I, Siti Qomariah.
Samarinda, sebut Qomay, panggilan akrab Siti Qomariah, membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai di samping pembuatan gorong-gorong yang selama ini tidak berjalan sesuai fungsinya.
Akibatnya, katanya, banjir tidak dapat dihindari, dan kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperpendek usia badan jalan.
"Sebagai daerah yang menjadi ibu kota provinsi, Samarinda seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah yang menuju berkembang. Sehingga dibutuhkan kerja sama dan perhatian bersama baik tingkat kota maupun provinsi," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Masalah selanjutnya adalah mengenai kemacetan yang terjadi di kawasan Sungai Dama. Kemacetan di daerah ini tidak kunjung teratasi hingga saat ini. Selain karena memang badan jalan yang sempit, jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut cukup banyak.
Warga di sekitar daerah Sungai Dama tersebut mengatakan tidak adanya rambu lalu lintas di persimpangan kawasan tersebut memperparah kemacetan.
"Rambu lalu lintas di daerah ini sangat diperlukan, karena banyaknya kendaraan yang lewat tidak ada yang mau mengalah dan saling mendahului. Inilah yang menyebabkan kemacetan parah. Pemerintah harusnya tanggap pada masalah ini," kata Qamay.
Banjir juga merupakan masalah yang kerap menghantui penduduk Samarinda ketika musim hujan datang.
Salah satunya daerah Kelurahan Lempake. Setidaknya warga dari lima RT menjadi korban. Warga yang tinggal di daerah ini menuding banjir di daerah mereka disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan pembangunan perumahan.
"Banyak gunung-gunung yang kini menjadi gundul karena aktivitas tambang. Sehingga ketika hujan deras tiba, air tidak mampu diserap dan terjadilah banjir. Pemerintah harus dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini," kata Qamay. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/met/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Penilaian Kota Samarinda itu berdasarkan laporan hasil reses anggota DPRD Kaltim yang dilaporkan dalam rapat paripurna ke-7 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi, Senin (8/4).
Sejumlah anggota DPRD tersebut adalah Yahya Anja, H Hadi Mulyadi, Dahri Yasin, Abdurahman Alhasni, Ichruni Lufti Sarasakti, Sudarno, Rusman Ya'qub, Siti Qomariah, Andi Harun, Mudiyat Noor dan H Jawad Sirajuddin yang berasal dari daerah pemilihan I, Kota Samarinda.
"Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan di beberapa kecamatan pinggiran Kota Samarinda yang butuh perbaikan serius. Bahkan tidak hanya pada daerah pinggiran kota, tapi juga di beberapa pusat kota. Kerusakan tersebut pada akhirnya merugikan banyak masyarakat sebagai pengguna jalan," ungkap juru bicara Dapil I, Siti Qomariah.
Samarinda, sebut Qomay, panggilan akrab Siti Qomariah, membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai di samping pembuatan gorong-gorong yang selama ini tidak berjalan sesuai fungsinya.
Akibatnya, katanya, banjir tidak dapat dihindari, dan kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperpendek usia badan jalan.
"Sebagai daerah yang menjadi ibu kota provinsi, Samarinda seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah yang menuju berkembang. Sehingga dibutuhkan kerja sama dan perhatian bersama baik tingkat kota maupun provinsi," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Masalah selanjutnya adalah mengenai kemacetan yang terjadi di kawasan Sungai Dama. Kemacetan di daerah ini tidak kunjung teratasi hingga saat ini. Selain karena memang badan jalan yang sempit, jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut cukup banyak.
Warga di sekitar daerah Sungai Dama tersebut mengatakan tidak adanya rambu lalu lintas di persimpangan kawasan tersebut memperparah kemacetan.
"Rambu lalu lintas di daerah ini sangat diperlukan, karena banyaknya kendaraan yang lewat tidak ada yang mau mengalah dan saling mendahului. Inilah yang menyebabkan kemacetan parah. Pemerintah harusnya tanggap pada masalah ini," kata Qamay.
Banjir juga merupakan masalah yang kerap menghantui penduduk Samarinda ketika musim hujan datang.
Salah satunya daerah Kelurahan Lempake. Setidaknya warga dari lima RT menjadi korban. Warga yang tinggal di daerah ini menuding banjir di daerah mereka disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan pembangunan perumahan.
"Banyak gunung-gunung yang kini menjadi gundul karena aktivitas tambang. Sehingga ketika hujan deras tiba, air tidak mampu diserap dan terjadilah banjir. Pemerintah harus dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini," kata Qamay. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/met/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013