Bontang (ANTARA Kaltim) - Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang menargetkan pembangunan gedung sekretariat untuk mewadahi kegiatan dan usaha-usaha lainnya serta perumahan bagi guru yang belum memiliki rumah.
"Target kami setelah dilantik hari ini untuk jangka pendek akan melakukan pembuatan kartu anggota PGRI Kota Bontang. Target jangka menengah akan membangun gedung sekretariat untuk mewadahi kegiatan dan usaha-usaha lainnya dan perumahan bagi guru yang belum memiliki rumah," kata Pengurus PGRI Kota Bontang, Wahyudin, di Bontang, Jumat.
Menurut Wahyudin, kartu anggota dirasakan cukup penting karena saat ini telah ada kerjasama dengan maskapai penerbangan sehingga saat bepergian menggunakan pesawat akan mendapatkan potongan termasuk fasilitas biaya speedy bagi guru juga ada diskon khusus.
Dia juga menyampaikan setelah terbentuk kepengurusan baru PGRI Kota Bontang beberapa waktu lalu dengan Ketua Dasuki yang sekaligus saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang maka pada hari Kamis kemarin juga telah dilantik Kepengurusan PGRI Kecamatan.
Untuk Ketua PGRI Bontang Selatan dijabat oleh Bahtiar S.Sos, sedang PGRI Bontang Utara dengan Ketua Ahmad Basuki MPd dan Bontang Barat Ketua Asmuni MPd.
Wahyudin menyebutkan saat ini jumlah guru yang merupakan anggota PGRI sebanyak 3000 orang.
"Jika dikalkulasi dari 3000 guru hampir 99 persen sudah berijasah sarjana strata satu (S1) dan sekitar 30 persen dari yang sudah sarjana saat ini telah menempuh pendidikan strata dua (S2)," terangnya.
Acara pelantikan sendiri diselipkan saat berlangsung kegiatan dari PGRI Provinsi Kaltim, Kamis (4/4), yang menyosialisasikan kurikulum 2013 di Bontang bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang Jl Awang Long.
Sebanyak 500 guru hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut dengan pemateri Joko Irianto MA Wakil Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur.
Edi, seorang kepala sekolah di Loktuan, menanggapi sosialisasi kurikulum 2013 mengaku cukup sulit dan direpotkan.
"Tetapi karena sudah merupakan kebijakan pemerintah maka mau tidak mau ya harus diikuti dan dilaksanakan. Cuma kenapa setiap ganti pejabat dipusat selalu ada pergantian kurikulum tidak seperti Orde Baru dulu yang lebih stabil dalam penerapan dan pemberlakuan kurikulum pendidikan," ujar Edi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Target kami setelah dilantik hari ini untuk jangka pendek akan melakukan pembuatan kartu anggota PGRI Kota Bontang. Target jangka menengah akan membangun gedung sekretariat untuk mewadahi kegiatan dan usaha-usaha lainnya dan perumahan bagi guru yang belum memiliki rumah," kata Pengurus PGRI Kota Bontang, Wahyudin, di Bontang, Jumat.
Menurut Wahyudin, kartu anggota dirasakan cukup penting karena saat ini telah ada kerjasama dengan maskapai penerbangan sehingga saat bepergian menggunakan pesawat akan mendapatkan potongan termasuk fasilitas biaya speedy bagi guru juga ada diskon khusus.
Dia juga menyampaikan setelah terbentuk kepengurusan baru PGRI Kota Bontang beberapa waktu lalu dengan Ketua Dasuki yang sekaligus saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang maka pada hari Kamis kemarin juga telah dilantik Kepengurusan PGRI Kecamatan.
Untuk Ketua PGRI Bontang Selatan dijabat oleh Bahtiar S.Sos, sedang PGRI Bontang Utara dengan Ketua Ahmad Basuki MPd dan Bontang Barat Ketua Asmuni MPd.
Wahyudin menyebutkan saat ini jumlah guru yang merupakan anggota PGRI sebanyak 3000 orang.
"Jika dikalkulasi dari 3000 guru hampir 99 persen sudah berijasah sarjana strata satu (S1) dan sekitar 30 persen dari yang sudah sarjana saat ini telah menempuh pendidikan strata dua (S2)," terangnya.
Acara pelantikan sendiri diselipkan saat berlangsung kegiatan dari PGRI Provinsi Kaltim, Kamis (4/4), yang menyosialisasikan kurikulum 2013 di Bontang bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang Jl Awang Long.
Sebanyak 500 guru hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut dengan pemateri Joko Irianto MA Wakil Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur.
Edi, seorang kepala sekolah di Loktuan, menanggapi sosialisasi kurikulum 2013 mengaku cukup sulit dan direpotkan.
"Tetapi karena sudah merupakan kebijakan pemerintah maka mau tidak mau ya harus diikuti dan dilaksanakan. Cuma kenapa setiap ganti pejabat dipusat selalu ada pergantian kurikulum tidak seperti Orde Baru dulu yang lebih stabil dalam penerapan dan pemberlakuan kurikulum pendidikan," ujar Edi. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013