Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Farid Wadjdy mengatakan ada tiga persoalan utama dalam melakukan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan Kaltim dengan Malaysia.
"Tiga persoalan utama itu adalah pertama, penyelesaian demarkasi dan deliniasi batas," ujar Farid Wadjdy yang membacakan sambutan Gubernur Kaltim saat pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan wilayah Kaltim di Balikpapan, Kamis.
Kedua adalah masalah kesenjangan pembangunan, dan masalah ketiga yang terindentifikasi adalah penegakan hukum dan pertahanan keamanan.
Berdasarkan tiga persoalan tersebut, katanya, telah ditetapkan lima program prioritas pembangunan perbatasan, yakni infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan perkebunan sepanjang perbatasan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan pos lintas batas, dan subsidi ongkos angkut ke perbatasan dan pedalaman.
Selanjutnya, katanya, berdasarkan strategi pembangunan perbatasan di Kaltim, ditetapkan 14 titik kuat kawasan sentra produksi dan berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan.
Lima di antaranya berdasarkan RTRWN sesuai dengan PP 26 tahun 2008 yang merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional, yakni meliputi Kecamatan Sebatik, Simanggaris, Long Midang, Long Nawang, dan Long Pahangai.
Dari lima kawasan tersebut, lanjut Farid Wadjdy, baru terbangun satu pos lintas batas, yakni Pos Lintas Batas Laut Lamijung di Kabupaten Nunukan, dan belum ada satupun Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang terbangun.
Untuk di Kabupaten Nunukan yang meliputi Simanggaris dan Pa`Pani di Krayan, memiliki potensi segera dibangun pos lintas batas, namun di Simanggaris masih terkendala dengan Malaysia yang belum menjadikan prioritas untuk menghubungkan kedua negara melalui PLBD tersebut.
Sementara di Pa`Pani, kawasan pengembangan di Long Midang masih terkendala, yakni pembangunan infrastruktur jalannya harus melalui kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).
Demikian pula untuk pengembangan di Long Nawang di Kabupaten Malinau dan Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat, hingga saat ini belum terbangun akses transportasi darat.
Satu-satunya transportasi menuju Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang, PKSN Long Nawang dan PKSN Long Pahangai hanya melalui jalur udara.
Menurutnya, kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat perbatasan menjadi terbelakang, sehingga sangat kontras dengan Malaysia yang lebih maju dan sejahtera.
Apalagi di kawasan perbatasan itu masih terdapat 13 kecamatan yang belum memiliki akses jalan darat, bahkan ada yang hanya bisa dilalui dengan pesawat terbang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Tiga persoalan utama itu adalah pertama, penyelesaian demarkasi dan deliniasi batas," ujar Farid Wadjdy yang membacakan sambutan Gubernur Kaltim saat pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan wilayah Kaltim di Balikpapan, Kamis.
Kedua adalah masalah kesenjangan pembangunan, dan masalah ketiga yang terindentifikasi adalah penegakan hukum dan pertahanan keamanan.
Berdasarkan tiga persoalan tersebut, katanya, telah ditetapkan lima program prioritas pembangunan perbatasan, yakni infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan perkebunan sepanjang perbatasan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan pos lintas batas, dan subsidi ongkos angkut ke perbatasan dan pedalaman.
Selanjutnya, katanya, berdasarkan strategi pembangunan perbatasan di Kaltim, ditetapkan 14 titik kuat kawasan sentra produksi dan berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan.
Lima di antaranya berdasarkan RTRWN sesuai dengan PP 26 tahun 2008 yang merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional, yakni meliputi Kecamatan Sebatik, Simanggaris, Long Midang, Long Nawang, dan Long Pahangai.
Dari lima kawasan tersebut, lanjut Farid Wadjdy, baru terbangun satu pos lintas batas, yakni Pos Lintas Batas Laut Lamijung di Kabupaten Nunukan, dan belum ada satupun Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang terbangun.
Untuk di Kabupaten Nunukan yang meliputi Simanggaris dan Pa`Pani di Krayan, memiliki potensi segera dibangun pos lintas batas, namun di Simanggaris masih terkendala dengan Malaysia yang belum menjadikan prioritas untuk menghubungkan kedua negara melalui PLBD tersebut.
Sementara di Pa`Pani, kawasan pengembangan di Long Midang masih terkendala, yakni pembangunan infrastruktur jalannya harus melalui kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).
Demikian pula untuk pengembangan di Long Nawang di Kabupaten Malinau dan Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat, hingga saat ini belum terbangun akses transportasi darat.
Satu-satunya transportasi menuju Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang, PKSN Long Nawang dan PKSN Long Pahangai hanya melalui jalur udara.
Menurutnya, kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan sangat memprihatinkan. Faktor inilah yang menyebabkan masyarakat perbatasan menjadi terbelakang, sehingga sangat kontras dengan Malaysia yang lebih maju dan sejahtera.
Apalagi di kawasan perbatasan itu masih terdapat 13 kecamatan yang belum memiliki akses jalan darat, bahkan ada yang hanya bisa dilalui dengan pesawat terbang. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013