Samarinda (ANTARA Kaltim) - DPRD Kalimantan Timur meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat bekerja optimal dalam menetapkan data pemilih yang akurat, menjelang pemilihan gubernur-wakil gubernur Kaltim, 10 September 2013.
"Jangan sampai ada lagi kasus, satu orang pemilih memiliki dua kartu pemilih, atau yang paling riskan, orang telah meninggal dunia mendapat kartu pemilih. Hal semacam ini bisa mencederai proses demokrasi di Kaltim," kata anggota DPRD Kaltim asal Dapil IV, Ismail, di Samarinda, Rabu (13/3).
Menurut politisi Partai Demokrasi Kebangsaan ini, salah satu tolak ukur demokrasi yang sehat dan bermartabat adalah berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah-wakil kepala daerah secara jujur, adil dan rahasia oleh masyarakat selaku pemilih.
"Sedangkan bagi calon kepala daerah-wakil kepala daerah, mereka harus siap menerima hasil apapun," lanjut Ismail.
Semua itu harus ditunjang akurasi data pemilih dari KPU selaku penyelenggara pemilu, sehingga sinergi ketiga belah pihak tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.
"Jangan sampai muncul tudingan data pemilih yang tak akurat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan individu maupun kelompok," tandas Ismail.
Menurut Sekretaris Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD) ini, apa pun yang berpotensi mengurangi kualitas pemilu kepala daerah-wakil kepala daerah harus diminimalisir, termasuk soal tidak akuratnya data pemilih.
Dia yakin, data pemilih yang akurat bakal meningkatkan partisipasi warga pada hari H pencoblosan, sehingga menekan angka golput.
"Kalau angka golput rendah, maka kualitas demokrasi pada pemilu kepala daerah- wakil kepala daerah tentu lebih baik," tegas Ismail. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Jangan sampai ada lagi kasus, satu orang pemilih memiliki dua kartu pemilih, atau yang paling riskan, orang telah meninggal dunia mendapat kartu pemilih. Hal semacam ini bisa mencederai proses demokrasi di Kaltim," kata anggota DPRD Kaltim asal Dapil IV, Ismail, di Samarinda, Rabu (13/3).
Menurut politisi Partai Demokrasi Kebangsaan ini, salah satu tolak ukur demokrasi yang sehat dan bermartabat adalah berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah-wakil kepala daerah secara jujur, adil dan rahasia oleh masyarakat selaku pemilih.
"Sedangkan bagi calon kepala daerah-wakil kepala daerah, mereka harus siap menerima hasil apapun," lanjut Ismail.
Semua itu harus ditunjang akurasi data pemilih dari KPU selaku penyelenggara pemilu, sehingga sinergi ketiga belah pihak tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.
"Jangan sampai muncul tudingan data pemilih yang tak akurat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan individu maupun kelompok," tandas Ismail.
Menurut Sekretaris Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD) ini, apa pun yang berpotensi mengurangi kualitas pemilu kepala daerah-wakil kepala daerah harus diminimalisir, termasuk soal tidak akuratnya data pemilih.
Dia yakin, data pemilih yang akurat bakal meningkatkan partisipasi warga pada hari H pencoblosan, sehingga menekan angka golput.
"Kalau angka golput rendah, maka kualitas demokrasi pada pemilu kepala daerah- wakil kepala daerah tentu lebih baik," tegas Ismail. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013