Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tingginya potensi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur otomatis berdampak pada banyaknya kegiatan eksploitasi yang menjadi penyumbang besar ke APBN.
Sayangnya kondisi ini tidak membuat pemerintah pusat menyadari ada ketidakadilan bagi Kalimantan Timur.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi III DPRD Kaltim asal Partai Amanat Nasional (PAN), HM Darlis Pattalongi, terkait hak-hak yang semestinya didapat oleh Benua Etam.
"Seperti Blok Mahakam. Ini hanya bagian kecil bagaimana kita di Kaltim terus berjuang memperoleh hak-hak yang semestinya didapat. Pemerintah pusat perlu disadarkan apa yang terjadi saat ini tidak hanya sekadar timpangnya rasa keadilan, tapi eksploitasi sumber daya alam di Kaltim telah berimplikasi pada rusaknya sendi-sendi perekonomian yang lain. Sementara di satu sisi kompensasi atas itu tidak didapatkan secara adil dari pemerintah pusat," ungkap Darlis dalam talk show bertema "Politik Lokal yang Bermartabat" di salah satu hotel di Samarinda, Selasa (19/2).
Talk show diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Kaltim.
Ketua DPW PAN Kaltim ini menyebutkan besarnya harapan agar warga Kaltim bisa bersama-sama memperjuangkan hak-hak ini demi kepentingan rakyat Kaltim. Sebab eksploitasi sumber daya alam di Kaltim berimplikasi pada rusaknya fasilitas-fasilitas di sektor lain, yang pada akhirnya membebani APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota setempat.
Misalnya bagaimana pengupasan lahan pada sektor tambang batu bara dan perkayuan berujung pada degradasi lingkungan yang menyebabkan banjir dan erosi. Ratusan miliar anggaran dialokasikan untuk menanggulangi, baik untuk banjir ataupun biaya sosialnya.
"Itulah yang membuat semestinya ada kompensasi-kompensasi terhadap realitas kerusakan infrastrukur Kaltim akibat kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang cenderung sangat ekstraktif," kata wakil rakyat asal Dapil III Kukar-Kubar yang juga Ketua KAHMI Kaltim ini.
Selain itu, formulasi pembagian keuangan pusat ke daerah juga sangat dirasakan tidak transparan. Di samping porsinya sangat kecil, proses perhitungannya juga tidak terbuka, termasuk volume batu bara yang dikelola juga sangat tidak transparan.
"Ini sangat merugikan daerah. Kita harus terus berjuang supaya memperoleh angka yang lebih besar pada pembagian hasil. Kaltim juga ingin masuk dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, dan terus memperjuangkan transparansi terhadap produksi domestik kita," kata Darlis.
Sementara untuk pengelolaan Blok Mahakam, Darlis mengatakan, jika ada yang meragukan Kaltim dari segi permodalan dan teknologi, karena bisnis migas padat modal dan teknologi, menurutnya hal itu bisa disiasati.
"Tenaga ahli bisa kita sewa. Biarlah Kaltim menggandeng pihak ketiga. Yang penting otoritas ada di pemerintah Kaltim. Artinya boleh jadi tenaga-tenaganya dari luar, modalnya juga dari swasta, namun yang mengendalikan adalah pemerintah Kaltim," papar Darlis. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Sayangnya kondisi ini tidak membuat pemerintah pusat menyadari ada ketidakadilan bagi Kalimantan Timur.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi III DPRD Kaltim asal Partai Amanat Nasional (PAN), HM Darlis Pattalongi, terkait hak-hak yang semestinya didapat oleh Benua Etam.
"Seperti Blok Mahakam. Ini hanya bagian kecil bagaimana kita di Kaltim terus berjuang memperoleh hak-hak yang semestinya didapat. Pemerintah pusat perlu disadarkan apa yang terjadi saat ini tidak hanya sekadar timpangnya rasa keadilan, tapi eksploitasi sumber daya alam di Kaltim telah berimplikasi pada rusaknya sendi-sendi perekonomian yang lain. Sementara di satu sisi kompensasi atas itu tidak didapatkan secara adil dari pemerintah pusat," ungkap Darlis dalam talk show bertema "Politik Lokal yang Bermartabat" di salah satu hotel di Samarinda, Selasa (19/2).
Talk show diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Kaltim.
Ketua DPW PAN Kaltim ini menyebutkan besarnya harapan agar warga Kaltim bisa bersama-sama memperjuangkan hak-hak ini demi kepentingan rakyat Kaltim. Sebab eksploitasi sumber daya alam di Kaltim berimplikasi pada rusaknya fasilitas-fasilitas di sektor lain, yang pada akhirnya membebani APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota setempat.
Misalnya bagaimana pengupasan lahan pada sektor tambang batu bara dan perkayuan berujung pada degradasi lingkungan yang menyebabkan banjir dan erosi. Ratusan miliar anggaran dialokasikan untuk menanggulangi, baik untuk banjir ataupun biaya sosialnya.
"Itulah yang membuat semestinya ada kompensasi-kompensasi terhadap realitas kerusakan infrastrukur Kaltim akibat kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang cenderung sangat ekstraktif," kata wakil rakyat asal Dapil III Kukar-Kubar yang juga Ketua KAHMI Kaltim ini.
Selain itu, formulasi pembagian keuangan pusat ke daerah juga sangat dirasakan tidak transparan. Di samping porsinya sangat kecil, proses perhitungannya juga tidak terbuka, termasuk volume batu bara yang dikelola juga sangat tidak transparan.
"Ini sangat merugikan daerah. Kita harus terus berjuang supaya memperoleh angka yang lebih besar pada pembagian hasil. Kaltim juga ingin masuk dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, dan terus memperjuangkan transparansi terhadap produksi domestik kita," kata Darlis.
Sementara untuk pengelolaan Blok Mahakam, Darlis mengatakan, jika ada yang meragukan Kaltim dari segi permodalan dan teknologi, karena bisnis migas padat modal dan teknologi, menurutnya hal itu bisa disiasati.
"Tenaga ahli bisa kita sewa. Biarlah Kaltim menggandeng pihak ketiga. Yang penting otoritas ada di pemerintah Kaltim. Artinya boleh jadi tenaga-tenaganya dari luar, modalnya juga dari swasta, namun yang mengendalikan adalah pemerintah Kaltim," papar Darlis. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013