Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H Abdul Djalil Fatah merasa prihatin atas pernyataan warga Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya di perbatasan yang mengancam menukar kewarganegaran menjadi warga negara Malaysia karena merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
"Warga di perbatasan merasa diabaikan oleh pemerintah. Akses transportasi yang tak kunjung terpenuhi, bahkan cenderung tersendat membuat warga harus bergantung pada Malaysia terutama soal kebutuhan pokok. Itu yang mendesak masyarakat perbatasan pindah warga negara. Ini benar-benar sangat memprihatinkan," kata anggota DPRD asal Dapil Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung ini, Rabu (6/2).
Dia menyebutkan, kondisi yang dialami warga di perbatasan ini telah berlangsung lama. Ketiadaan akses dan kesulitan bahan baku telah menjadi momok bertahun-tahun, dan semestinya harus segera berakhir.
"Jangan sampai kondisi ini tak menemukan solusi. Sebab ini jelas menjatuhkan harga diri bangsa, jika warga di perbatasan benar-benar pindah kewarganegaraan karena lebih mudah mendapat akses ke Malaysia," ungkap Abdul Djalil.
Dia berharap agar ada langkah-langkah konkret yang segera dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ini.
Selama ini keluhan warga di perbatasan yang kerap disuarakan adalah sulitnya mendapat bahan kebutuhan pokok, akses jalan, transportasi dan fasilitas umum penting, seperti pendidikan maupun kesehatan.
"Keterbatasan mereka memang berdampak pada masalah perekonomian dan sosial. Hal ini menjadi masalah yang sangat vital jika tidak segera diatasi. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Provinsi Kaltara akan memudahkan penyelesaian masalah-masalah di perbatasan semacam itu," kata Abdul Djalil. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Warga di perbatasan merasa diabaikan oleh pemerintah. Akses transportasi yang tak kunjung terpenuhi, bahkan cenderung tersendat membuat warga harus bergantung pada Malaysia terutama soal kebutuhan pokok. Itu yang mendesak masyarakat perbatasan pindah warga negara. Ini benar-benar sangat memprihatinkan," kata anggota DPRD asal Dapil Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung ini, Rabu (6/2).
Dia menyebutkan, kondisi yang dialami warga di perbatasan ini telah berlangsung lama. Ketiadaan akses dan kesulitan bahan baku telah menjadi momok bertahun-tahun, dan semestinya harus segera berakhir.
"Jangan sampai kondisi ini tak menemukan solusi. Sebab ini jelas menjatuhkan harga diri bangsa, jika warga di perbatasan benar-benar pindah kewarganegaraan karena lebih mudah mendapat akses ke Malaysia," ungkap Abdul Djalil.
Dia berharap agar ada langkah-langkah konkret yang segera dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ini.
Selama ini keluhan warga di perbatasan yang kerap disuarakan adalah sulitnya mendapat bahan kebutuhan pokok, akses jalan, transportasi dan fasilitas umum penting, seperti pendidikan maupun kesehatan.
"Keterbatasan mereka memang berdampak pada masalah perekonomian dan sosial. Hal ini menjadi masalah yang sangat vital jika tidak segera diatasi. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Provinsi Kaltara akan memudahkan penyelesaian masalah-masalah di perbatasan semacam itu," kata Abdul Djalil. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013