Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Perkebunan diharapkan terus memantau aktivitas tengkulak kelapa sawit, meskipun dalam bulan terakhir sudah bisa diminimalisir dengan bukti harga pembelian Tandan Buah Segar (H-TBS) selama periode Februari 2013 mengalami kenaikan.
Kenaikan H-TBS ini sebagai akibat naiknya harga crude palm oil (CPO/minyak kelapa sawit) secara global yang sebelumnya mengalami penurunan. Harga CPO tertimbang periode Februari sebesar Rp 5.731,17, disusul harga Kernel rerata tertimbang Rp 2.141,62, dan Indeks "K" ditetapkan 80 persen.
Ketetapan tim tentang harga TBS ini dilakukan melalui beberapa proses. Antara lain melalui pembahasan dan diskusi terhadap informasi maupun data yang telah disampaikan perusahaan-perusahaan perkebunan sebagai sumber data yang layak untuk diolah.
Namun, meski penetapan harga telah dibakukan lewat payung Pemerintah Provinsi. Kenyataannya, masih saja ada harga sawit "liar" di masyarakat.
"Kondisi itu memang ada walau tidak mendominasi. Tapi tetap saja mengganggu," ungkap Anggota Komisi II dari Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD), Ismail, di Samarinda, Senin.
Menurutnya, langkah leluasa tengkulak pada penetapan harga di wilayah tertentu sedikit banyak merupakan imbas pengawasan yang belum efektif.
Oleh sebab itu, lanjut Ismail, Kinerja Pemprov sebagai pengambil keputusan terkait harga, harusnya berjalan satu arah hingga ke petani sawit di seluruh wilayah Kaltim.
"Imbasnya pada perekonomian dan kemajuan sektor (pertanian) itu sendiri. Jika dari harga awal petani sudah dirugikan, apa iya kita bisa mencapai tahap swasembada," urainya lagi.
Dari pantauannya, Ismail menarik kesimpulan bahwa pengawasan pemerintah harusnya bertahap dan berjalan satu lini dan satu visi dangan pemerintah daerah terkait. Sistim pengawasan awal dari Dinas Perkebunan Kaltim, harusnya mendapat penyesuaian dengan dengan Dinas Perkebunan Daerah.
"Misalnya luas areal, jumlah petani dan jarak tempuh, harus jadi perhatian dan perhitungan pada proses pengawasan lapangan karena berimbas pada SDM dan biaya yang dikeluarkan. Nah jika proses ini sudah tertangani, barulah kita bisa berjuang menuju swasembada sawit," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Kenaikan H-TBS ini sebagai akibat naiknya harga crude palm oil (CPO/minyak kelapa sawit) secara global yang sebelumnya mengalami penurunan. Harga CPO tertimbang periode Februari sebesar Rp 5.731,17, disusul harga Kernel rerata tertimbang Rp 2.141,62, dan Indeks "K" ditetapkan 80 persen.
Ketetapan tim tentang harga TBS ini dilakukan melalui beberapa proses. Antara lain melalui pembahasan dan diskusi terhadap informasi maupun data yang telah disampaikan perusahaan-perusahaan perkebunan sebagai sumber data yang layak untuk diolah.
Namun, meski penetapan harga telah dibakukan lewat payung Pemerintah Provinsi. Kenyataannya, masih saja ada harga sawit "liar" di masyarakat.
"Kondisi itu memang ada walau tidak mendominasi. Tapi tetap saja mengganggu," ungkap Anggota Komisi II dari Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD), Ismail, di Samarinda, Senin.
Menurutnya, langkah leluasa tengkulak pada penetapan harga di wilayah tertentu sedikit banyak merupakan imbas pengawasan yang belum efektif.
Oleh sebab itu, lanjut Ismail, Kinerja Pemprov sebagai pengambil keputusan terkait harga, harusnya berjalan satu arah hingga ke petani sawit di seluruh wilayah Kaltim.
"Imbasnya pada perekonomian dan kemajuan sektor (pertanian) itu sendiri. Jika dari harga awal petani sudah dirugikan, apa iya kita bisa mencapai tahap swasembada," urainya lagi.
Dari pantauannya, Ismail menarik kesimpulan bahwa pengawasan pemerintah harusnya bertahap dan berjalan satu lini dan satu visi dangan pemerintah daerah terkait. Sistim pengawasan awal dari Dinas Perkebunan Kaltim, harusnya mendapat penyesuaian dengan dengan Dinas Perkebunan Daerah.
"Misalnya luas areal, jumlah petani dan jarak tempuh, harus jadi perhatian dan perhitungan pada proses pengawasan lapangan karena berimbas pada SDM dan biaya yang dikeluarkan. Nah jika proses ini sudah tertangani, barulah kita bisa berjuang menuju swasembada sawit," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013