Tanjung Redeb (ANTARA Kaltim) - Bupati Berau, Drs H Makmur HAPK MM, meminta para kepala satuan kerja perangkat daerah untuk memperketat pengawasan kepada bawahannya guna menghindari kesalahan yang berdampak pada proses hukum.
"Jangan mudah percaya begitu saja terhadap laporan stafnya. Harus dilakukan evaluasi kembali, atau seyogianya ada pengawasan secara intensif. Bukan berarti kita tidak percaya dengan staf, tetapi harus dilakukan pengawasan secara detail agar tidak tersandung masalah hukum," tegasnya, Rabu (30/1), di Balai Mufakat pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural Pemkab Berau.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Berau, Ir H Ahmad Rifai MM, Ketua DPRD Berau, Ir Hj Elita Herlina, Sekkab Berau, Drs H Jonie Marhansyah MM dan sejumlah pejabat Pemkab Berau lainnya.
Sehubungan dengan acara tersebut, ada 65 pejabat yang dimutasi, yang terdiri dari eselon II, III dan eselon IV, untuk menduduki jabatan yang kosong dan jabatan baru.
Dikatakan Makmur, sejauh ini masih ada SKPD yang melakukan kesalahan, khususnya dalam hal pengeloaan keuangan.
Oleh sebab itu, menurut Bupati Makmur, masing-masing SKPD membuat program pengawasan per triwulan, agar ada pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara intensif.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan sangat vital, yang bisa bersentuhan langsung dengan hukum, apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan.
Kendati kepala SKPD yang bersangkutan tidak terlibat dalam masalah itu, setidaknya cukup menguras waktu dan tenaga, ketika dibutuhkan keterangannya oleh pihak penegak hukum.
Termasuk soal dana hibah, meski itu sudah menjadi tanggung jawab si penerima, tetapi ketika di belakang hari timbul masalah, bisa dipastikan pihak yang terkait harus meluangkan waktu untuk memberikan keterangan terhadap pihak penegak hukum.
"Karena itu, saya minta masing-masing SKPD harus membuat program pengawasan, minimal per triwulan. Yang tidak kalah pentingnya, penghargaan panji keberhasilan pengelolaan keuangan itu harus bisa diimplementasikan," tegas Makmur.
Dia mengatakan, tidak ada jabatan yang tidak penting, semua jabatan sangat penting, dan semua masing-masing SKPD diminta mempunyai program sesuai visi dan misi Pemkab Berau agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terkait dengan adanya mutasi ini, Makmur mengatakan hal ini bukalah sesuatu yang luar biasa, karena mutasi ini bagian dari dari pada promosi, yang tidak terlepas dari penilaian oleh pihak baperjakat, serta penyegaran di lingkungan Pemkab Berau.
"Untuk itu, saya tegaskan kembali kepada kepada masing-masing yang baru dilantik, hendaknya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebab jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Jangan mudah percaya begitu saja terhadap laporan stafnya. Harus dilakukan evaluasi kembali, atau seyogianya ada pengawasan secara intensif. Bukan berarti kita tidak percaya dengan staf, tetapi harus dilakukan pengawasan secara detail agar tidak tersandung masalah hukum," tegasnya, Rabu (30/1), di Balai Mufakat pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural Pemkab Berau.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Berau, Ir H Ahmad Rifai MM, Ketua DPRD Berau, Ir Hj Elita Herlina, Sekkab Berau, Drs H Jonie Marhansyah MM dan sejumlah pejabat Pemkab Berau lainnya.
Sehubungan dengan acara tersebut, ada 65 pejabat yang dimutasi, yang terdiri dari eselon II, III dan eselon IV, untuk menduduki jabatan yang kosong dan jabatan baru.
Dikatakan Makmur, sejauh ini masih ada SKPD yang melakukan kesalahan, khususnya dalam hal pengeloaan keuangan.
Oleh sebab itu, menurut Bupati Makmur, masing-masing SKPD membuat program pengawasan per triwulan, agar ada pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara intensif.
Ia mengatakan, pengelolaan keuangan sangat vital, yang bisa bersentuhan langsung dengan hukum, apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan.
Kendati kepala SKPD yang bersangkutan tidak terlibat dalam masalah itu, setidaknya cukup menguras waktu dan tenaga, ketika dibutuhkan keterangannya oleh pihak penegak hukum.
Termasuk soal dana hibah, meski itu sudah menjadi tanggung jawab si penerima, tetapi ketika di belakang hari timbul masalah, bisa dipastikan pihak yang terkait harus meluangkan waktu untuk memberikan keterangan terhadap pihak penegak hukum.
"Karena itu, saya minta masing-masing SKPD harus membuat program pengawasan, minimal per triwulan. Yang tidak kalah pentingnya, penghargaan panji keberhasilan pengelolaan keuangan itu harus bisa diimplementasikan," tegas Makmur.
Dia mengatakan, tidak ada jabatan yang tidak penting, semua jabatan sangat penting, dan semua masing-masing SKPD diminta mempunyai program sesuai visi dan misi Pemkab Berau agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terkait dengan adanya mutasi ini, Makmur mengatakan hal ini bukalah sesuatu yang luar biasa, karena mutasi ini bagian dari dari pada promosi, yang tidak terlepas dari penilaian oleh pihak baperjakat, serta penyegaran di lingkungan Pemkab Berau.
"Untuk itu, saya tegaskan kembali kepada kepada masing-masing yang baru dilantik, hendaknya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebab jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT," katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013