Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengakui tim terpadu yang dibentuk kesulitan melakukan penertiban terhadap para pengetap dan penimbun bahan bakar minyak (BBM) di Tana Paser.
"Tim terpadu sudah sering melakukan penertiban, tapi kami kesulitan di lapangan ketika kami datang para pengetap maupun penimbun pergi meninggalkan SPBU, tetapi begitu kami pergi mereka datang kembali,†kata Bambang Purnomo, Kasubag Administrasi Sarana Bagian Ekonomi Setda Paser, Senin (21/1).
Tim terpadu yang dibentuk Pemda Paser beranggotakan instansi lain seperti TNI AD dari Kodim 0904/TNG , Polres Paser dan Kejaksaan. Dengan tugas menertibkan para pengetap dan penimbun BBM.
Menurtu Bambang, Tim Terpadu sudah berkali-kali minta dilibatkan dalam pengukuran jumlah BBM bersubsidi yang masuk ke SPBU, tetapi tak ada jawaban.
"Berapa jumlah BBM bersubsidi yang dikirim dari Balikpapan, kami tidak tahu. Memang di tangki truk BBM itu mencantumkan jumlah volumenya, tapi mana kami tahu, berapa yang masuk di SPBU," katanya.
Diakui Bambang, Pemda Paser sudah menggunakan BBM non subsidi meskipun ada beberapa daerah lain yang belum memperlakukan larangan menggunakan BBM bersubsidi.
Pantuan di lapangan, terlihat antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di wilayah Kabupaten Paser dan hal itu sudah menjadi pemandangan biasa.
Mukri, salah seorang warga mengaku sudah setahun lebih tak pernah lagi membeli bensin di SPBU, karena SPBU di Paser sudah dikuasai oleh pengetap.
Warga Tana Paser ini juga mengatakan, kritikan dan keluhan masyarakat yang hampir setiap hari dimuat media cetak, sama sekali tak berdampak pada berkurangnya jumlah pengetap.
Sebaliknya, pengetap malah semakin membludak. Akibatnya, melanggar hukum sudah menjadi kebiasaan dengan alasan mencari sesuap nasi.
"SPBU kok tiap hari penuh dengan pengetap, tidakkah mereka kasihan sama tukang sayur keliling, atau buruh bangunan. Mereka juga mencari sesuap nasi, tapi kalau bensinnya beli di eceran kan berkurang penghasilannya. Anehnya lagi, di eceran juga sulit mendapatkan bensin, terus kemana larinya jatah BBM bersubsidi itu," keluh Mukri.
Mukri berharap kepada Pemkab Paser maupun Pertamina memperhatikan nasib masyarakat kecil, yang seharusnya menikmati subsidi BBM dari pemerintah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Tim terpadu sudah sering melakukan penertiban, tapi kami kesulitan di lapangan ketika kami datang para pengetap maupun penimbun pergi meninggalkan SPBU, tetapi begitu kami pergi mereka datang kembali,†kata Bambang Purnomo, Kasubag Administrasi Sarana Bagian Ekonomi Setda Paser, Senin (21/1).
Tim terpadu yang dibentuk Pemda Paser beranggotakan instansi lain seperti TNI AD dari Kodim 0904/TNG , Polres Paser dan Kejaksaan. Dengan tugas menertibkan para pengetap dan penimbun BBM.
Menurtu Bambang, Tim Terpadu sudah berkali-kali minta dilibatkan dalam pengukuran jumlah BBM bersubsidi yang masuk ke SPBU, tetapi tak ada jawaban.
"Berapa jumlah BBM bersubsidi yang dikirim dari Balikpapan, kami tidak tahu. Memang di tangki truk BBM itu mencantumkan jumlah volumenya, tapi mana kami tahu, berapa yang masuk di SPBU," katanya.
Diakui Bambang, Pemda Paser sudah menggunakan BBM non subsidi meskipun ada beberapa daerah lain yang belum memperlakukan larangan menggunakan BBM bersubsidi.
Pantuan di lapangan, terlihat antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di wilayah Kabupaten Paser dan hal itu sudah menjadi pemandangan biasa.
Mukri, salah seorang warga mengaku sudah setahun lebih tak pernah lagi membeli bensin di SPBU, karena SPBU di Paser sudah dikuasai oleh pengetap.
Warga Tana Paser ini juga mengatakan, kritikan dan keluhan masyarakat yang hampir setiap hari dimuat media cetak, sama sekali tak berdampak pada berkurangnya jumlah pengetap.
Sebaliknya, pengetap malah semakin membludak. Akibatnya, melanggar hukum sudah menjadi kebiasaan dengan alasan mencari sesuap nasi.
"SPBU kok tiap hari penuh dengan pengetap, tidakkah mereka kasihan sama tukang sayur keliling, atau buruh bangunan. Mereka juga mencari sesuap nasi, tapi kalau bensinnya beli di eceran kan berkurang penghasilannya. Anehnya lagi, di eceran juga sulit mendapatkan bensin, terus kemana larinya jatah BBM bersubsidi itu," keluh Mukri.
Mukri berharap kepada Pemkab Paser maupun Pertamina memperhatikan nasib masyarakat kecil, yang seharusnya menikmati subsidi BBM dari pemerintah. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013