Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud menyatakan mulai presiden hingga ketua RT, wajib menyelamatkan nyawa manusia dan warga lebih dulu agar terhindar dari ancaman COVID-19.
"Saat negara dan daerah dalam keadaan genting di awal pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, maka mereka yang memeriksa keuangan penanganan COVID-19 seharusnya menyadari bahwa negara dan daerah dalam keadaan genting dan 'extraordinary'," ujar bupati di Penajam Selasa.
Pernyataan ini diungkapkan Abdul Gafur Mas'ud (AGM) karena adanya pejabat setempat yang diperiksa pihak terkait, setelah tahun lalu melakukan pengadaan empat unit chamber (bilik disinfektan) untuk kendaraan, namun saat ini dianggap bermasalah dengan harga yang dianggap terlalu tinggi.
Tahun lalu Pemkab PPU melakukan pengadaan empat unit chamber untuk kendaraan senilai Rp2 miliar, namun saat ini pengadaannya dianggap menimbulkan masalah bagi pejabat yang melakukan pengadaan hingga kepala daerah.
"Maret tahun lalu kami mengadakan chamber, namun justru kini jadi masalah. Padahal saat itu harga masker saja yang biasanya Rp50 ribu per bok, naik menjadi Rp500 ribu, bahkan hingga jutaan rupiah," katanya.
Waktu itu, lanjutnya, dalam kondisi pembatasan sosial, sehingga kurang sarana transportasi seperti perkapalan, pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan dengan awal pandemi.
Ia merasa kesal karena pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, justru membuat pejabat terkait diperiksa tanpa melihat kondisi lapangan saat itu.
"Ada Keppres tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa (KLB). Kalau KLB, itu seperti perang, apapun dilakukan. Lantas saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," ujar AGM.
"Untuk itu saya menyatakan, mau statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri, karena saya tidak mau, selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan," ujarnya lagi.
Ia kembali menyatakan "Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan menarik diri dari mengurusi yang namanya corona. Mulai dari pengadaan, penanganan, dan lainnya".
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Saat negara dan daerah dalam keadaan genting di awal pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, maka mereka yang memeriksa keuangan penanganan COVID-19 seharusnya menyadari bahwa negara dan daerah dalam keadaan genting dan 'extraordinary'," ujar bupati di Penajam Selasa.
Pernyataan ini diungkapkan Abdul Gafur Mas'ud (AGM) karena adanya pejabat setempat yang diperiksa pihak terkait, setelah tahun lalu melakukan pengadaan empat unit chamber (bilik disinfektan) untuk kendaraan, namun saat ini dianggap bermasalah dengan harga yang dianggap terlalu tinggi.
Tahun lalu Pemkab PPU melakukan pengadaan empat unit chamber untuk kendaraan senilai Rp2 miliar, namun saat ini pengadaannya dianggap menimbulkan masalah bagi pejabat yang melakukan pengadaan hingga kepala daerah.
"Maret tahun lalu kami mengadakan chamber, namun justru kini jadi masalah. Padahal saat itu harga masker saja yang biasanya Rp50 ribu per bok, naik menjadi Rp500 ribu, bahkan hingga jutaan rupiah," katanya.
Waktu itu, lanjutnya, dalam kondisi pembatasan sosial, sehingga kurang sarana transportasi seperti perkapalan, pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan dengan awal pandemi.
Ia merasa kesal karena pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, justru membuat pejabat terkait diperiksa tanpa melihat kondisi lapangan saat itu.
"Ada Keppres tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa (KLB). Kalau KLB, itu seperti perang, apapun dilakukan. Lantas saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," ujar AGM.
"Untuk itu saya menyatakan, mau statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri, karena saya tidak mau, selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan," ujarnya lagi.
Ia kembali menyatakan "Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan menarik diri dari mengurusi yang namanya corona. Mulai dari pengadaan, penanganan, dan lainnya".
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021