Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim tahun 2020 mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya patut disyukuri.
“Mudahan seterusnya dapat dipertahankan. opini ini adalah cerminan laporan keuangan yang dilakukan Pemprov Kaltim,”kata Gubernur Isran saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI di Gedung DPRD Kaltim, Senin (31/5).
Menurutnya WTP merupakan persyaratan minimum dalam mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi modal dasar mewujudkan visi pembangungan Provinsi Kaltim “Berani Untuk Kaltim Berdaulat”.
Lanjut dia termasuk menjadi landasan pengelolaan keuangan secara akuntabilitas dihadapan masyarakat. Karena itu diperlukan sinergitas Pemprov dan DPRD beserta segenap instansi vertikal di Kaltim dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan.
Isran Noor menambahkan terkait beberapa hal yang perlu diperbaiki rekomendasi BPK, maka di instruksikan kepada Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim agar mengkoordinir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti.
Sementara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAKP berharap dengan diraihnya opini WTP mampu memberikan semangat untuk memberikan pengabdian terbaik dalam mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021