Nunukan (ANTARA Kaltim) - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau (BPDAS-MB) Kementerian Kehutanan RI menemukan seluas 1,11 juta hektare lahan kritis di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.
Lahan kritis ini tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten ini sesuai laju degradasi sumber daya hutan dan lahan pada tahun 2005, kata Konsultan dari PT Akurat BPDAS-MB Kementerian Kehutanan RI, Anne Hadiyane, di Nunukan, Rabu.
Ia menambahkan pada tahun 2008, luas lahan kritis secara nasional seluas 77,8 juta hektare dan di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 6,4 juta hektare.
Jadi, lanjut Anne, laju deforestasi selama 2000-2005 sebanyak 1,08 juta hektare pertahun sementara laju rehabilitasi hanya sekitar 500.000 hektare pertahunnya.
Luasnya lahan kritis di Kabupaten Nunukan, dia berpendapat kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tersebut sangat penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009.
Agar RPRHL di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan secara tepat maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang sehingga memberikan hasil yang memuaskan dalam hal pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumber daya air dan kelembagaan, jelasnya.
Sebelum melakukan kegiatan tersebut, lanjut dia, perlu memperhatikan kondisi secara umum berupa fisik dan lingkungan serta sosial ekonomi. Di Kabupaten Nunukan sendiri diperoleh data bahwa penyebaran penduduk yang belum merata, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, ketersediaan sarana dan prasarana dan perekonomian.
Memperhatikan kondisi hutan dan lahan yang kritis di wilayah itu, Anne menilai Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) di Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang cukup besar dengan keberadaan Sungai Sembakung yang cukup panjang yaitu 278 kilometer.
Ditambah pula penutupan lahan yang didominasi oleh hutan primer ataupun sekunder berupa rawa di wilayah Kecamatan Sembakung, mangrove di Kecamatan Sembakung, Nunukan dan Nunukan Selatan, Seimenggaris dan Pulau Sebatik.
Namun yang faktor penghambat yang ditemukan di Kabupaten Nunukan adalah sulitnya akses transportasi antar kecamatan yang masih sulit terutama untuk wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Lahan kritis ini tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten ini sesuai laju degradasi sumber daya hutan dan lahan pada tahun 2005, kata Konsultan dari PT Akurat BPDAS-MB Kementerian Kehutanan RI, Anne Hadiyane, di Nunukan, Rabu.
Ia menambahkan pada tahun 2008, luas lahan kritis secara nasional seluas 77,8 juta hektare dan di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 6,4 juta hektare.
Jadi, lanjut Anne, laju deforestasi selama 2000-2005 sebanyak 1,08 juta hektare pertahun sementara laju rehabilitasi hanya sekitar 500.000 hektare pertahunnya.
Luasnya lahan kritis di Kabupaten Nunukan, dia berpendapat kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tersebut sangat penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009.
Agar RPRHL di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan secara tepat maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang sehingga memberikan hasil yang memuaskan dalam hal pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumber daya air dan kelembagaan, jelasnya.
Sebelum melakukan kegiatan tersebut, lanjut dia, perlu memperhatikan kondisi secara umum berupa fisik dan lingkungan serta sosial ekonomi. Di Kabupaten Nunukan sendiri diperoleh data bahwa penyebaran penduduk yang belum merata, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, ketersediaan sarana dan prasarana dan perekonomian.
Memperhatikan kondisi hutan dan lahan yang kritis di wilayah itu, Anne menilai Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) di Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang cukup besar dengan keberadaan Sungai Sembakung yang cukup panjang yaitu 278 kilometer.
Ditambah pula penutupan lahan yang didominasi oleh hutan primer ataupun sekunder berupa rawa di wilayah Kecamatan Sembakung, mangrove di Kecamatan Sembakung, Nunukan dan Nunukan Selatan, Seimenggaris dan Pulau Sebatik.
Namun yang faktor penghambat yang ditemukan di Kabupaten Nunukan adalah sulitnya akses transportasi antar kecamatan yang masih sulit terutama untuk wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012