Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser Muksin mengatakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan yang signifikan ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah setempat dalam program pengarusutamaan gender (PUG).
"Komitmen ini diwujudkan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang dilakukan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), " kata Muksin ketika dihubungi,di Tanah Grogot, Sabtu (27/3).
Muksin yang juga Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ( Pokja PUG) Kabupaten Paser menjelaskan pada tahun 2017 IPG Kabupaten Paser mencapai 69,78, lalu meningkat menjadi 70, 64 pada 2018 dan 71,41 pada 2019.
" Pada 2020 IPG Paser meningkat secara siginifikan dengan capaian 85,70, " katanya.
IPG merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan aspek Pengarusutamaan Gender (PUG).
IPG diformulasikan sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan IPM laki-laki dimana jika angka IPG semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil.
Menurut Muksin dengan melakukan pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di setiap OPD, pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
Untuk optimaliasi implementasi PUG , tambah Muksin telah dibentuk driver (penggerak) PUG yang terdiri dari empat OPD yaitu Bappedalitbang sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) sebagai penggerak dan bantuan teknis PUG.
“ Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai lembaga yang melakukan koordinasi dan supervise anggaran dan Inspektorat kabupaten sebagai lembaga yang melaksanakan supervisi dan evaluasi kegiatan,” jelas Muksin
Disamping itu juga, lanjutnya dibentuk focal point PUG disetiap OPD yang mempuyai tugas antara lain memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender serta melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD.
“Berbagai strategi dan capaian program PUG yang telah dilaksanakan di Kabupaten Paser tersebut telah dipresentasikan di depan verifikator dengan harapan tahun ini Paser bisa mendapatkan anugerah APE,” harap Muksin.
Seperti diketahui pada Kamis, (25/3) Pemerintah Kabupaten Paser mengikuti verifikasi untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara daring di Kantor Bappedalitbang Paser.
"Penghargaan APE diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk komitmennya dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).," ujar Muksin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Komitmen ini diwujudkan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang dilakukan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), " kata Muksin ketika dihubungi,di Tanah Grogot, Sabtu (27/3).
Muksin yang juga Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ( Pokja PUG) Kabupaten Paser menjelaskan pada tahun 2017 IPG Kabupaten Paser mencapai 69,78, lalu meningkat menjadi 70, 64 pada 2018 dan 71,41 pada 2019.
" Pada 2020 IPG Paser meningkat secara siginifikan dengan capaian 85,70, " katanya.
IPG merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan aspek Pengarusutamaan Gender (PUG).
IPG diformulasikan sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan IPM laki-laki dimana jika angka IPG semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil.
Menurut Muksin dengan melakukan pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di setiap OPD, pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
Untuk optimaliasi implementasi PUG , tambah Muksin telah dibentuk driver (penggerak) PUG yang terdiri dari empat OPD yaitu Bappedalitbang sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) sebagai penggerak dan bantuan teknis PUG.
“ Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai lembaga yang melakukan koordinasi dan supervise anggaran dan Inspektorat kabupaten sebagai lembaga yang melaksanakan supervisi dan evaluasi kegiatan,” jelas Muksin
Disamping itu juga, lanjutnya dibentuk focal point PUG disetiap OPD yang mempuyai tugas antara lain memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender serta melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD.
“Berbagai strategi dan capaian program PUG yang telah dilaksanakan di Kabupaten Paser tersebut telah dipresentasikan di depan verifikator dengan harapan tahun ini Paser bisa mendapatkan anugerah APE,” harap Muksin.
Seperti diketahui pada Kamis, (25/3) Pemerintah Kabupaten Paser mengikuti verifikasi untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara daring di Kantor Bappedalitbang Paser.
"Penghargaan APE diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk komitmennya dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).," ujar Muksin.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021