Samarinda (ANTARA Kaltim) - Perhatian terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas DPRD Kaltim dalam pembahasan Raperda tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kaltim yang diuji publik, Senin (29/10) . Kegiatan uji publik dibuka secara resmi Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi.
“Raperda tentang Pendirian BPR Kaltim ini setelah disahkan menjadi Perda definitif nanti melengkapi dua Perda menyangkut UMKM yang telah diketok di rapat paripurna DPRD Kaltim sebelumnya,†kata Ketua Pansus pembahas Raperda tentang Pembentukan BPR Kaltim, Yakob Ukung.
Sebelumnya, DPRD Kaltim telah mensahkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Peraturan Daerah tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah atau Jamkrida.
“Lahirnya kedua Perda tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan ekonomi kerakyatan,†kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi.
Menurut Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah (Wilda) Kalimantan ini, kendala-kendala UMKM, seperti keterbatasan modal harus mendapat perhatian serius dan bantuan pemerintah, mengingat pelaku UMKM dalam perekonomian Indonesia merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi.
Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat mendukung masyarakat menengah ke bawah, terutama pelaku UMKM, dalam menggairahkan roda perekonomian di daerah. Pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan modal kerja ke bank, terkendala persyaratan-persyaratan perbankan yang harus dipenuhi karena usaha mereka dianggap belum “bankable†walaupun “feasible†dan mempunyai prospek bagus.
“Dengan demikian akan terwujud pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak terjerat di tangan para pelepas uang, seperti rentenir dan pengijon,†kata Hadi Mulyadi.
Uji publik menghadirkan tiga nara sumber, yakni Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Tutuk Cahyono dan Kasi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan KUMKM Disperindagkop Kaltim, Heni Purwaningsih.
Selain diikuti anggota DPRD Kaltim, uji publik juga dihadiri kalangan perbankan dan pelaku UMKM di Kaltim. (Humas DPRD Kaltim/adv/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012