Nunukan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik disahkannya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi ke-34 di Indonesia oleh DPR RI.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Tommy Harun, di Nunukan, Kamis, menyatakan terbentuknya Provinsi Kaltara dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di wilayah paling utara Pulau Kalimantan.
"Mudah-mudahan dengan disahkannya Provinsi Kaltara pembangunan di wilayah utara Kalimantan menjadi lebih baik," katanya.
Dikatakannya, sebagian besar kabupaten/kota yang tergabung di dalam Provinsi Kaltara seperti Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia akan menjadi kekuatan baru bagi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tommy Harun menegaskan, dengan terbentuknya Provinsi Kaltara tidak perlu dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada masyarakat di wilayah utara Pulau Kalimantan.
Sebab, pemerintah pusat bersama dengan DPR RI dipastikan telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengesahkan daerah otonomi baru (DOB) seperti Provinsi Kaltara.
Mengenai dampak akan berkurangnya anggaran bagi seluruh kabupaten/kota yang tergabung di dalammnya, Tommy Harun mengatakan tidak perlu diperdebatkan.
"Memang begitu aturannya, pasti akan ada pengurangan jumlah anggaran masing-masing daerah yang berada di dalam wilayah DOB. Tapi hal itu hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Paling lama tiga bulan bisa normal kembali," katanya.
Hanya saja, Tommy Harun yang baru seminggu menjabat Sekda Kabupaten Nunukan ini mengharapkan kepada pemerintah pusat dengan terbentuknya Provinsi Kaltara agar lebih memperhatikan pembangunan peningkatan pembangunan infrastruktur.
Selama ini, kata dia, pembangunan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia yang sebagian besar berada di wilayah utara Pulau Kalimantan masih sangat minim, sementara wilayah perbatasan diketahui sebagai beranda depan NKRI.
Tommy Harun mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah provinsi baru ini, agar tidak apriori terhadap kelangsungan perkembangan pembangunan daerahnya.
Sumber daya alam di wilayah ini sangat potensial menjadi modal utama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan yang belum tergali dengan baik.
Ia menambahkan pula bahwa sektor lain yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat adalah ketersediaan infratsruktur listrik yang merupakan penopang penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang berskala besar.
"Saya rasa ketersediaan penerangan listrik selama ini di wilayah perbatasan masih menjadi kendala besar, sehingga dengan terbentuknya Provinsi Kaltara dapat lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang," ujar mantan Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan ini.
Selain itu, masalah infrastruktur pelabuhan, khususnya pelabuhan udara, selama ini juga masih jauh dari harapan. Padahal, ketersediaan pelabuhan udara maupun laut sangat penting di wilayah Provinsi Kaltara yang letak geografisnya banyak yang tidak dapat dijangkau dengan jalur darat.
"Saya yakin kesejahteraan masyarakat akan lebih membaik dengan terbentuknya Provinsi Kaltara. Karena dipastikan potensi sumber daya alam akan tergali dengan baik dan ketersediaan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan, listrik dan lain-lainnya akan disediakan oleh pemerintah," kata Tommy Harun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Tommy Harun, di Nunukan, Kamis, menyatakan terbentuknya Provinsi Kaltara dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di wilayah paling utara Pulau Kalimantan.
"Mudah-mudahan dengan disahkannya Provinsi Kaltara pembangunan di wilayah utara Kalimantan menjadi lebih baik," katanya.
Dikatakannya, sebagian besar kabupaten/kota yang tergabung di dalam Provinsi Kaltara seperti Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia akan menjadi kekuatan baru bagi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tommy Harun menegaskan, dengan terbentuknya Provinsi Kaltara tidak perlu dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada masyarakat di wilayah utara Pulau Kalimantan.
Sebab, pemerintah pusat bersama dengan DPR RI dipastikan telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengesahkan daerah otonomi baru (DOB) seperti Provinsi Kaltara.
Mengenai dampak akan berkurangnya anggaran bagi seluruh kabupaten/kota yang tergabung di dalammnya, Tommy Harun mengatakan tidak perlu diperdebatkan.
"Memang begitu aturannya, pasti akan ada pengurangan jumlah anggaran masing-masing daerah yang berada di dalam wilayah DOB. Tapi hal itu hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Paling lama tiga bulan bisa normal kembali," katanya.
Hanya saja, Tommy Harun yang baru seminggu menjabat Sekda Kabupaten Nunukan ini mengharapkan kepada pemerintah pusat dengan terbentuknya Provinsi Kaltara agar lebih memperhatikan pembangunan peningkatan pembangunan infrastruktur.
Selama ini, kata dia, pembangunan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia yang sebagian besar berada di wilayah utara Pulau Kalimantan masih sangat minim, sementara wilayah perbatasan diketahui sebagai beranda depan NKRI.
Tommy Harun mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah provinsi baru ini, agar tidak apriori terhadap kelangsungan perkembangan pembangunan daerahnya.
Sumber daya alam di wilayah ini sangat potensial menjadi modal utama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan yang belum tergali dengan baik.
Ia menambahkan pula bahwa sektor lain yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat adalah ketersediaan infratsruktur listrik yang merupakan penopang penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang berskala besar.
"Saya rasa ketersediaan penerangan listrik selama ini di wilayah perbatasan masih menjadi kendala besar, sehingga dengan terbentuknya Provinsi Kaltara dapat lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang," ujar mantan Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan ini.
Selain itu, masalah infrastruktur pelabuhan, khususnya pelabuhan udara, selama ini juga masih jauh dari harapan. Padahal, ketersediaan pelabuhan udara maupun laut sangat penting di wilayah Provinsi Kaltara yang letak geografisnya banyak yang tidak dapat dijangkau dengan jalur darat.
"Saya yakin kesejahteraan masyarakat akan lebih membaik dengan terbentuknya Provinsi Kaltara. Karena dipastikan potensi sumber daya alam akan tergali dengan baik dan ketersediaan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan, listrik dan lain-lainnya akan disediakan oleh pemerintah," kata Tommy Harun. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012