Tenggarong (ANTARA News Kaltim) - Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Bimbingan Teknis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) bagi Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan di wilayah itu, Senin.
Kepala Distamben Kukar Adinur mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong itu merupakan pertemuan rutin tahunan bagi para KTT dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terlibat langsung di sektor usaha pertambangan khususnya Mineral dan batubara.
"Pertemuan ini diharapkan semua stakeholder bersama-sama berkiprah, berperan dalam memberikan pemikiran dan tindakan nyata dalam mencapai kegiatan Good Mining Practic (penambangan yang baik dan benar.red)," ujarnya.
Narasumber kegiatan tersebut antara lain dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara dan Panas Bumi-Jakarta, Dinas Kehutanan Kaltim, Distamben Kaltim, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kukar, serta Distamben Kukar.
Menurut Adinur, usaha pertambangan bila dari awal tak dilakukan kegiatan manajerial yang sistematis dan terarah, baik dari aspek administrasi perizinan dan teknis K3L, maka dapat mengarah pada kegiatan yang menimbulkan dampak merugi, sehingga anggapan miring bagi kegiatan pertambangan dapat diproteksi dengan cara memberikan bukti dan tindakan nyata.
Meski banyak peraturan perundangan tentang tambang, namun menurut Adinur, tidak serta merta persoalan tambang hilang, tetapi masih ditemukan berbagai masalah terhadap kelancaran usaha tambang.
"Oleh karena itu, perlu dirumuskan pemikiran, tekad dan komitmen dalam mewujudkan pertambangan yang baik dan benar sesuai peraturan yang telah diamanatkan dengan melibatkan semua pihak, terutama pemegang izin tambang dan KTT," ujarnya.
Dia menambahkan, kegiatan Bimtek bisa menjadi sarana untuk merumuskan dan memberikan tindakan nyata guna menjauhkan pandangan yang selama ini melekat pada dunia tambang bahwa adanya tambang tidak menguntungkan masyarakat bahkan banyak mendatangkan mudarat (kerugian) di antaranya pencemaran lingkungan, ganti rugi lahan yang tak selesai, kecelakaan tambang serta kasus-kasus sosial.
"Untuk itu kegiatan ini diharapkan digelar rutin pertahun, sebagai saranan koordinasi dan komikasi intensif antar pelaku usaha tambang dengan pemerintah (Distamben.red) agar permasalahan tambang dapat ditekan," katanya.
Sementara Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf saat membuka acara itu berharap kegiatan tersebut dapat dihasilkan suatu terobosan-terobosan yang inovatif dan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah daerah, baik dari sisi administrasi, teknis, lingkungan, penerapan teknologi, sosial ekonomi dan lain sebagainya guna menentukan langkah-langkah di masa mendatang, sehingga tercipta kegiatan penambangan sebagaimana yang diharapkan.
"Aplikasikan Good Mining Practice, dan laksanakan kewajiban-kewajiban, patuhi peraturan-peraturan, dan semua itu diawali dari diri kita serta komitmen bersama untuk mewujudkan pertambangan yang baik dan benar," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Kepala Distamben Kukar Adinur mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong itu merupakan pertemuan rutin tahunan bagi para KTT dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terlibat langsung di sektor usaha pertambangan khususnya Mineral dan batubara.
"Pertemuan ini diharapkan semua stakeholder bersama-sama berkiprah, berperan dalam memberikan pemikiran dan tindakan nyata dalam mencapai kegiatan Good Mining Practic (penambangan yang baik dan benar.red)," ujarnya.
Narasumber kegiatan tersebut antara lain dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara dan Panas Bumi-Jakarta, Dinas Kehutanan Kaltim, Distamben Kaltim, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kukar, serta Distamben Kukar.
Menurut Adinur, usaha pertambangan bila dari awal tak dilakukan kegiatan manajerial yang sistematis dan terarah, baik dari aspek administrasi perizinan dan teknis K3L, maka dapat mengarah pada kegiatan yang menimbulkan dampak merugi, sehingga anggapan miring bagi kegiatan pertambangan dapat diproteksi dengan cara memberikan bukti dan tindakan nyata.
Meski banyak peraturan perundangan tentang tambang, namun menurut Adinur, tidak serta merta persoalan tambang hilang, tetapi masih ditemukan berbagai masalah terhadap kelancaran usaha tambang.
"Oleh karena itu, perlu dirumuskan pemikiran, tekad dan komitmen dalam mewujudkan pertambangan yang baik dan benar sesuai peraturan yang telah diamanatkan dengan melibatkan semua pihak, terutama pemegang izin tambang dan KTT," ujarnya.
Dia menambahkan, kegiatan Bimtek bisa menjadi sarana untuk merumuskan dan memberikan tindakan nyata guna menjauhkan pandangan yang selama ini melekat pada dunia tambang bahwa adanya tambang tidak menguntungkan masyarakat bahkan banyak mendatangkan mudarat (kerugian) di antaranya pencemaran lingkungan, ganti rugi lahan yang tak selesai, kecelakaan tambang serta kasus-kasus sosial.
"Untuk itu kegiatan ini diharapkan digelar rutin pertahun, sebagai saranan koordinasi dan komikasi intensif antar pelaku usaha tambang dengan pemerintah (Distamben.red) agar permasalahan tambang dapat ditekan," katanya.
Sementara Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf saat membuka acara itu berharap kegiatan tersebut dapat dihasilkan suatu terobosan-terobosan yang inovatif dan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah daerah, baik dari sisi administrasi, teknis, lingkungan, penerapan teknologi, sosial ekonomi dan lain sebagainya guna menentukan langkah-langkah di masa mendatang, sehingga tercipta kegiatan penambangan sebagaimana yang diharapkan.
"Aplikasikan Good Mining Practice, dan laksanakan kewajiban-kewajiban, patuhi peraturan-peraturan, dan semua itu diawali dari diri kita serta komitmen bersama untuk mewujudkan pertambangan yang baik dan benar," ujarnya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012