Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy menilai pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang akan menarik investasi sejumlah BUMN untuk mengembangkan "food estate" di Kaltim dan mengalihkan ke daerah lain, merupakan cambuk agar lebih serius.
"Beberapa hari lalu, Pak Menteri BUMN mengatakan ke media massa akan menarik investasinya dari Kaltim karena lahan yang dibutuhkan sebesar 100 ribu hektare ternyata belum siap," kata Wagub Farid Wadjdy saat membuka Kaltim Expo di Stadion Segiri Samarinda, Jumat.
Dia meyakini bahwa Menteri Dahlan juga memahami persoalan yang terjadi di Kaltim terkait penyiapan lahan yang seharusnya sudah dapat direalisasikan, namun karena berbagai masalah yang terjadi sehingga lahan yang dibutuhkan itu tidak semuanya siap.
Dari lahan yang dibutuhkan pada tahap pertama seluas 100 ribu hektare itu, katanya, baru terdapat 30 ribu hektare yang sudah dikerjakan, bahkan sudah dilakukan panen padi perdana, yakni di Delta Kayan Kabupaten Bulungan.
Dia berandai-andai, jika kewenangan penuh soal mengubah status lahan dari KBK ke KBNK yang di dalamnya termasuk alih fungsi ke lahan pertanian ada di tangan provinsi atau ada di tangan gubernur, maka persoalannya akan lebih cepat dan lebih mudah.
Kewenangan itu adalah soal perubahan status lahan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Jika gubernur memiliki kewenangan penuh menandatangani RTRWP dan langsung sah, maka "food estate" atau pengembangan kawasan tanaman pangan itu sudah berjalan semuanya.
"Saya yakin Bapak Menteri memahami persoalan ini, sedangkan dengan pernyataan beliau itu, saya juga meyakini bahwa agar Pemprov Kaltim bersama pemerintah di kabupaten lebih serius dalam menyiapkan lahan yang dimaksud, karena kewenangan itu juga ada di masing-masing kabupaten yang akan dijadikan kawasan tanaman pangan," ujarnya.
Wagub berharap agar menteri tidak mengalihkan program Food Estate itu ke daerah lain karena sebenarnya Kaltim sangat berharap food estate terwujud seperti yang sudah terbukti di Delta Kayan, namun karena kompleksnya persoalan yang ada sehingga program ini belum dapat diwujudkan.
"Saya tetap berharap pengembangan food estate dan rice estate dapat dikerjakan di Kaltim, sangat disayangkan jika program itu lepas dari Kaltim dan pindah ke daerah lain, karena sebenarnya Pemprov Kaltim memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui food estate dan program lainnya," ujar Farid. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Beberapa hari lalu, Pak Menteri BUMN mengatakan ke media massa akan menarik investasinya dari Kaltim karena lahan yang dibutuhkan sebesar 100 ribu hektare ternyata belum siap," kata Wagub Farid Wadjdy saat membuka Kaltim Expo di Stadion Segiri Samarinda, Jumat.
Dia meyakini bahwa Menteri Dahlan juga memahami persoalan yang terjadi di Kaltim terkait penyiapan lahan yang seharusnya sudah dapat direalisasikan, namun karena berbagai masalah yang terjadi sehingga lahan yang dibutuhkan itu tidak semuanya siap.
Dari lahan yang dibutuhkan pada tahap pertama seluas 100 ribu hektare itu, katanya, baru terdapat 30 ribu hektare yang sudah dikerjakan, bahkan sudah dilakukan panen padi perdana, yakni di Delta Kayan Kabupaten Bulungan.
Dia berandai-andai, jika kewenangan penuh soal mengubah status lahan dari KBK ke KBNK yang di dalamnya termasuk alih fungsi ke lahan pertanian ada di tangan provinsi atau ada di tangan gubernur, maka persoalannya akan lebih cepat dan lebih mudah.
Kewenangan itu adalah soal perubahan status lahan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Jika gubernur memiliki kewenangan penuh menandatangani RTRWP dan langsung sah, maka "food estate" atau pengembangan kawasan tanaman pangan itu sudah berjalan semuanya.
"Saya yakin Bapak Menteri memahami persoalan ini, sedangkan dengan pernyataan beliau itu, saya juga meyakini bahwa agar Pemprov Kaltim bersama pemerintah di kabupaten lebih serius dalam menyiapkan lahan yang dimaksud, karena kewenangan itu juga ada di masing-masing kabupaten yang akan dijadikan kawasan tanaman pangan," ujarnya.
Wagub berharap agar menteri tidak mengalihkan program Food Estate itu ke daerah lain karena sebenarnya Kaltim sangat berharap food estate terwujud seperti yang sudah terbukti di Delta Kayan, namun karena kompleksnya persoalan yang ada sehingga program ini belum dapat diwujudkan.
"Saya tetap berharap pengembangan food estate dan rice estate dapat dikerjakan di Kaltim, sangat disayangkan jika program itu lepas dari Kaltim dan pindah ke daerah lain, karena sebenarnya Pemprov Kaltim memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui food estate dan program lainnya," ujar Farid. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012