Instansi teknis di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan advokasi, pembinaan, dan pengembangan untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
"Advokasi KLA bertujuan untuk memenuhi hak anak sekaligus melindungi anak," ujar Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Noer Adenany di Samarinda, Kamis.
Selain untuk melindungi anak, advokasi ini juga untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum.
Kerangka hukum ini kemudian dimasukkan dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.
Prinsip pengembangan KLA, katanya, diterapkan secara nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak dan tata pemerintahan yang baik.
Menurut Dany, KLA penting untuk diwujudkan karena jumlah anak mencapai satu per tiga dari total jumlah penduduk, sehingga anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup dalam bernegara.
Ia juga mengatakan bahwa tingginya kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.
Sebelumnya, saat advokasi yang digelar di Ujoh Bilang tersebut ia mengatakan hingga kini koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak masih lemah, maka harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.
"Mahulu sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara Malaysia, menjadi perhatian untuk dijadikan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang tentunya harus didukung dengan menciptakan ruang terbuka yang ramah bagi anak karena masih terbatasnya ruang bermain anak, dapat mengurangi peningkatan kreativitas anak," katanya.
Ia mengatakan, perbatasan adalah wajah Indonesia, maka untuk menampilkan wajah negara selain pembangunan infrastrukturya juga harus dengan pemenuhan hak bagi anak, sehingga pemerintah siap mendukung terkait pelaksanaan pengembangan KLA di Mahulu.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019